Ratusan Kepala SPPG Dipecat, 455 Dapur MBG Ditutup

Suara.com - Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut ditandai dengan pemberhentian ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penutupan ratusan dapur yang dinilai belum memenuhi standar keamanan dan administrasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan sebanyak 66 kepala SPPG kembali diberhentikan dalam satu bulan terakhir karena dinilai tidak disiplin dan tidak hadir di kantor.

Jumlah tersebut menambah daftar 183 kepala SPPG yang sebelumnya telah diberhentikan. Dengan demikian, total kepala SPPG yang terkena pemberhentian mencapai sekitar 249 orang.

"66 (orang) yang baru sebulan ini (diberhentikan), manajemen baru, baru sebulan. Sebelumnya 183, kemudian 66 yang tidak disiplin. SPPG tidak disiplin ya, tidak datang ke kantor," kata Zulhas dalam rapat koordinasi MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Zulhas, kepala SPPG merupakan posisi penting karena bertanggung jawab terhadap pengawasan makanan sebelum disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

"Jadi ini tegas, sudah 183 plus 66 (orang) yang dipecat. Karena kalau SPPG yang bertanggung jawab, pengawas makanan tidak ada di tempat, itu bahaya sekali," ujarnya.

Zulhas menegaskan kepala SPPG yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan hadir di tempat kerja. Ketidakdisiplinan menjadi salah satu alasan pemerintah mengambil tindakan tegas.

Penertiban tidak hanya menyasar pengelola SPPG. Pemerintah juga menghentikan operasional ratusan dapur MBG yang belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 455 dapur MBG ditutup karena belum memenuhi standar tersebut.

Angka itu merupakan hasil penyisiran terbaru BGN. Sebelumnya, BGN sempat menyampaikan terdapat 504 dapur yang tidak memenuhi persyaratan SLHS. Namun, sebagian dapur kemudian melengkapi persyaratan sehingga jumlah yang akhirnya ditutup menjadi 455 dapur.

"Memang ke media kemarin saya sempat sampaikan 504 (dapur), tapi ternyata setelah kami umumkan 504, itu ada yang kemudian memenuhi syarat SLHS, tentu berkurang," kata Sudaryono.

"Jadi, yang tepatnya adalah 455 (dapur) yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu," lanjutnya.

BGN juga melakukan penertiban terhadap seluruh dapur yang tercatat menjalankan program MBG.

Dari total 27.485 dapur yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 dapur telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Sementara. Sementara itu, 463 dapur masih ditangguhkan selama 10 hari untuk melengkapi data.

Data yang diminta antara lain profil dapur, foto kondisi dapur, hingga informasi sekolah dan penerima manfaat yang mendapatkan layanan.

"Menurut catatan yang beroperasi kan 27.485 (dapur). Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya," ujar Sudaryono.

Di tengah penutupan dan penertiban dapur yang bermasalah, pemerintah justru bersiap memperluas cakupan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sudaryono menyebut terdapat sekitar 2.700 dapur yang telah siap beroperasi di wilayah tersebut.

Dapur-dapur tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

"Ada sekitar 2.700 (dapur) yang siap, artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian yang kami pilah di daerah yang tadi, Papua, seluruh Pulau Papua, Maluku, Maluku Utara," tuturnya.