Menteri Kabinet Bayangan: Jangan Biarkan Mahasiswa Sendirian Melawan Kekuasaan

Suara.com - Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan, Media Wahyudi Askar, menilai gerakan demonstrasi di Indonesia tidak semestinya terus dibebankan kepada mahasiswa. Ia mendorong keterlibatan kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk dosen, profesor, ulama, dan tokoh publik untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan aksi massa yang berdampak besar dalam mengoreksi kesewenang-wenangan pemerintah sejatinya membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh simpul intelektual, bukan semata-mata membebankan pundak perjuangan kepada barisan mahasiswa.

"Maka sangat berbeda kalau pesan itu disampaikan oleh mahasiswa dibandingkan pesannya juga disampaikan tidak hanya mahasiswa, tapi juga disampaikan oleh profesor-profesor, disampaikan oleh ulama, disampaikan oleh tokoh-tokoh negeri ini. Pesannya kuat," kata Media saat kajian di Masjid Kampus UGM, Kamis (27/8/2026) sore.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) itu menilai selama ini terdapat persoalan berupa ketimpangan beban dalam gerakan sosial.

Ia menyoroti fenomena apatisme akut yang melanda sebagian masyarakat luas saat ini. Menurut pandangannya, publik cenderung bertindak oportunis dengan hanya memanfaatkan hasil perjuangan mahasiswa tanpa mau mengambil risiko langsung dalam menyuarakan kritik terhadap penguasa yang dinilai kian melenceng.

"Orang-orang ini dapat manfaat sebetulnya dari perjuangan mahasiswa. Kita tahu kok ekonomi kita sedang berantakan, politik kita makin buruk, dan lain-lain. Sebetulnya orang itu berharap, kelas menengah itu berharap pada mahasiswa, tapi dia sendiri, mereka sendiri tidak mau melakukan karena ada disinsentif untuk melakukan," ujarnya.

Kondisi ketakutan dan disinsentif sosial tersebut, kata Media, telah memicu lahirnya mentalitas pragmatis di tengah masyarakat. Hal ini membuat dorongan perubahan di ruang publik menjadi lambat dan mudah diredam oleh elite kekuasaan yang diuntungkan oleh diamnya kaum terdidik.

"Maka kita sebutlah orang-orang ini kalau dalam ekonomi itu namanya free rider," imbuhnya.

Lebih lanjut, Media mendorong agar tradisi konsolidasi kritis tidak berhenti di ruang kuliah semata.

Kaum terdidik, termasuk dosen dan pengajar, diminta untuk melepas sekat akademis dan berani mentransfer taktik gerakan sipil agar penyampaian aspirasi politik mampu menggentarkan kebijakan elite secara efektif dan konstitusional.

Di sisi lain, membangun simpul-simpul gerakan di tengah masyarakat tak kalah penting dilakukan. Media kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan sejarah pergerakan Indonesia sebelum kemerdekaan.

Ia menilai perubahan besar tidak selalu diawali oleh massa dalam jumlah besar, melainkan dapat dimulai dari kelompok kecil yang memiliki gagasan dan keberanian untuk bergerak.

"Kita mungkin pada akhirnya tidak akan memaksa semua orang untuk bergerak. Tapi kita hanya menginginkan orang-orang cerdas di negeri ini kemudian bisa bergerak, membangun harapan, dan saya yakin ketika orang-orang itu bergerak.. maka masyarakat akan mengikuti dan ada di belakang kita," ujarnya.

"Mungkin itu akan terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Selama itu masih berada dalam jalur konstitusi, ini adalah hal yang bisa kita lakukan," imbuhnya.

Ditambahkan Media, keterlibatan politik semestinya diarahkan untuk memperkuat kelompok yang lemah dan mendorong perbaikan negara. Perubahan dapat diawali dari pengorganisasian masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Selama simpul-simpul ini punya objektif yang sama, perubahan yang konstitusional yang dimungkinkan secara demokrasi, ini bisa kita perjuangkan bersama," pungkasnya.