Ikuti Putusan MK, Purbaya Akan Pisahkan MBG dari Dana Pendidikan Mulai 2028

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Pemerintah bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari Dana Pendidikan.

Kendati begitu, Menkeu Purbaya mengatakan kalau skema baru anggaran MBG ini baru akan diberlakukan mulai tahun 2028, bukan tahun depan.

"Nah itu kita pikirkan nanti pas pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini sehingga itu masih cukup," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).

Sedangkan untuk tahun 2027, Purbaya menyebut skema anggaran MBG belum mengikuti putusan MK alias masih sama dengan tahun sebelumnya. Sebab apabila diubah, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang sebelumnya sudah dibahas akan berantakan.

"Karena sudah semua dibahas kan 2027, kalau diubah, berantakan semuanya. Itu yang kita cegah," lanjutnya.

Saat ditanya anggaran MBG diambil dari pos mana untuk 2028, Purbaya belum merinci soal skema terbaru itu.

"Anda pasti incar yang besar-besar kan, pasti Anda bilang, 'MBG saja turunin, atau bisa lagi Pertahanannya turunin, Kesehatan saja turunin,' kayak gitu. Tapi yang jelas kan bisa diatur," jelasnya.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pendanaan anggaran MBG bukan termasuk komponen utama pendidikan. Sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Amar putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

"Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'hanya berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Sehingga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan," papar Suhartoyo.

Dengan putusan tersebut, MK pada prinsipnya masih memperbolehkan pendanaan MBG melalui anggaran pendidikan pada APBN Tahun Anggaran 2026. Namun, untuk APBN 2027 dan seterusnya, anggaran MBG dianggap bukan termasuk komponen utama pendidikan.

Kendati begitu, MK juga memberikan masa transisi kepada pemerintah untuk menyesuaikan skema penganggaran.

"Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan'," lanjut Suhartoyo.