REGIONAL:
- Sekretaris Utama BPS Zulkipli menyatakan perubahan rentang desil di situs DTSEN bertujuan memberikan kenyamanan serta menghindari prasangka masyarakat.
- Pernyataan tersebut disampaikan Zulkipli di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu.
- BPS menegaskan bahwa kebijakan rentang desil bukan karena data salah dan penargetan metode proksi ditargetkan selesai tahun ini.
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan alasan mengubah tampilan informasi kesejahteraan yang ditampilkan di situs web Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dtsen-form.bps.go.id menjadi rentang desil. Kebijakan ini diklaim dilakukan untuk memberikan kenyamanan sekaligus menghindari prasangka masyarakat terhadap posisi desil masing-masing.
Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengatakan, data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya hanya menggunakan tingkat satu hingga empat. Sementara, desil pada DTSEN dibuat dari 1 sampai 10.
Karena itu, dengan menampilkan rentang, maka pengelompokkannya akan lebih kecil.
"Jadi sebenarnya dari awal DTKS itu kan hanya ada satu sampai empat. Nah, penggabungan-penggabungan ini supaya kita itu tidak terlalu berprasangka dari desil yang enam sampai 10 itu. Sehingga kita bikin rentang dulu, supaya kita artinya lebih nyaman melihatnya gitu," kata Zulkipli di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia menyebut rentang tersebut juga dibuat karena desil satu sampai lima digunakan sesuai kebutuhan pemerintah dalam pemberian bantuan.
"Jadi di dalam desil yang kita punya, satu sampai lima, itu memang sesuai dengan, dengan kebutuhan yang saat ini untuk pemerintah untuk memberi bantuan," ujarnya.
Zulkipli menyatakan, penggunaan rentang desil bukan disebabkan banyaknya data masyarakat yang tidak sesuai. Ia mengatakan masyarakat yang merasa data desilnya tidak tepat tetap memiliki mekanisme untuk melakukan verifikasi.
"Sebenarnya kalau kita tidak sesuai kita kan bisa langsung saja kita difasilitasi, karena ada fasilitas, verifikasi dari Cek Bansos. Jadi nggak ada masalah sebenarnya," ujarnya.
Tampilan informasi desil kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan posisi desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Zulkipli mengatakan BPS saat ini masih melakukan pengkajian terkait metode atau proksi yang akan digunakan dalam penentuan desil. Tim khusus telah dibentuk untuk mencari metode yang dinilai paling tepat.
"Ini sedang rapat-rapat terus ini dengan tim. Kita bentuk tim untuk bagaimana nanti proksi yang terbaik, yang mudah-mudahan semuanya bisa menjadi nyaman, ya, dengan, analisa-analisa berikutnya dari BPS," ucapnya.
Menurut Zulkipli, pengkajian tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.
"Tahun ini harus kita selesaikan," ucapnya.
TERPOPULER