Kepuasan Publik Turun, Pemerintah Diminta Fokus Benahi Ekonomi

Suara.com - Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi dalam jangka pendek untuk merespons penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Yuda AR dalam tayangan Poltracking TV pada acara "Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran", Senin (31/8/2026).

Yuda mengatakan, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026, persoalan ekonomi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah jika dilihat berdasarkan urutan prioritas.

"Kalau kita lihat dari urutannya, kami sudah membuat di bidang ekonomi. Kalau dilihat berdasarkan prioritas, kalau pertanyaan itu prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi," kata Yuda.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu langkah yang dinilai taktis yakni segera mengimplementasikan bantuan langsung tunai (BLT) dengan penyaluran yang tepat sasaran.

"Jaring pengaman sosial perlu dipertimbangkan, apa program-program terdekat, misalnya paling taktis untuk masyarakat menengah ke bawah, BLT harus dipertimbangkan untuk segera diimplementasikan dan tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Yuda menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat dalam jangka pendek.

Termasuk rencana kenaikan tarif, pajak, maupun harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dalam jangka pendek jangan menunda, membatalkan rencana kenaikan tarif, pajak dan kenaikan harga BBM misalnya, itu prioritasnya tetap di bidang ekonomi," katanya.

Reporter: Agustin Dwi Anggraini