REGIONAL:
- Prabowo ingin warga 17 tahun otomatis punya rekening bank.
- Pemerintah siapkan saldo awal Rp50 ribu per rekening.
- Mekanisme dan aturan program hingga kini belum jelas.
Suara.com - Pemerintah berencana membuat rekening bank secara otomatis bagi setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar setiap warga Indonesia memiliki rekening perbankan atau rekening koran.
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," ujar Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Pemerintah menunjuk dua bank untuk menjalankan rencana tersebut, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selain rekening, pemerintah juga berencana memberikan dana awal sebesar Rp50 ribu kepada setiap pemilik rekening. Airlangga menegaskan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh perbankan.
Pemerintah bahkan akan menyiapkan regulasi khusus agar dana Rp50 ribu tersebut tidak tersedot untuk biaya atau kepentingan lain oleh bank.
"Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," kata Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan rekening tersebut bukan hanya sebagai tempat menyimpan dana. Rekening nantinya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai.
Bagi pemilik rekening yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga menjanjikan sistem pembayaran QRIS yang otomatis tersedia tanpa biaya.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga.
Jika rencana ini berjalan lancar akan berpotensi menjadi program besar berbasis data kependudukan. Dengan target mencapai 200 juta penduduk, pemerintah harus memastikan integrasi data antara Dukcapil, perbankan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan tanpa celah.
TERPOPULER