Polemik Desil, Banyak Orang Terlihat Mampu tapi Sebenarnya Terlilit Utang

Suara.com - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar mengkritik penggunaan sistem desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menentukan sasaran bantuan sosial (bansos).

Media menilai kemiskinan tidak bisa sekadar diurutkan atau di-ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan seperti sistem penilaian akademik.

Sebab, persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi dan kondisi setiap masyarakat tidak selalu bisa digambarkan hanya melalui satu peringkat.

"Ini bukan mahasiswa yang bisa di-ranking IP-nya. Mengukur kemiskinan itu multidimensional dan ada lapisannya," kata Media dalam diskusi publik bertajuk Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia yang diselenggarakan BPS di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu melihat persoalan kemiskinan secara lebih mendalam sebelum menentukan bentuk intervensi kepada masyarakat.

Media menjelaskan, terdapat masyarakat yang miskin karena tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk kelompok tersebut, kebijakan yang paling tepat adalah meningkatkan kemampuan ekonominya secara langsung.

"Lapisan pertama, orang miskin karena tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, seperti Conditional Cash Transfer. PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program paling kuat dampaknya," ujarnya.

Namun, persoalan kemiskinan, kata Media, tidak berhenti pada kemampuan masyarakat memiliki uang. Kondisi ekonomi seseorang juga dapat dipengaruhi berbagai beban pengeluaran yang tidak selalu terlihat dalam data kepemilikan aset.

Ia mencontohkan masyarakat yang secara kasat mata terlihat mampu, tetapi sebenarnya memiliki kondisi keuangan yang rapuh karena harus menanggung utang untuk membiayai kebutuhan penting.

Karena itu, Media mendorong pemerintah memiliki data pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan. Banyak orang terlihat mampu, tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol atau jual sawah," ungkapnya.

Menurut Media, data pendapatan yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan, sistem statistik secanggih apa pun tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat apabila data dasar yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

"Metodologi yang digunakan, Proxy Means Testing (PMT), itu memang sudah best practice di banyak negara, Kolombia, Filipina. Tapi atraksi statistiknya terlalu berbahaya menurut saya. Menggunakan database yang rentan dengan garbage in, garbage out," ujarnya.

Media mengatakan pemerintah memang membutuhkan sistem untuk mengelompokkan masyarakat dalam rangka menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Namun, sistem tersebut harus terus diperbaiki dan tidak diperlakukan sebagai ukuran mutlak untuk menentukan siapa yang miskin dan siapa yang tidak.

"Kita tidak boleh jadi negara yang denial. Ciri negara miskin adalah negara yang tidak mengakui penduduknya miskin. Mari kita akui saja kelemahan ini. Kita butuh kenegarawanan untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial," pungkasnya.