- CELIOS menyoroti masalah penentuan penerima bansos berbasis sistem desil yang dinilai kurang utuh.
- Media Wahyudi Askar mengusulkan penggunaan sistem Coretax di Jakarta pada Jumat, 11 September 2026.
- Pemerintah didorong mengintegrasikan data aset untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial yang lebih otomatis.
Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti penentuan penerima bantuan sosial atau bansos berdasarkan sistem desil yang kerap bermasalah.
Pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan pemeringkatan tingkat kesejahteraan, tetapi juga memanfaatkan data ekonomi dan aset masyarakat yang lebih terintegrasi seperti yang dikembangkan melalui sistem Coretax untuk Bansos.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menilai pemerintah membutuhkan sistem yang mampu membaca kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menerima bantuan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan metodologis dan pemeringkatan masyarakat ke dalam kelompok desil.

"Kenapa tidak kita gunakan sistem Coretax? Sistem di mana kita bisa mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia," ujar Media dalam diskusi publik bertajuk Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia yang diselenggarakan BPS di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Media mengusulkan sistem yang mampu mencatat kondisi ekonomi dan aset masyarakat dapat digunakan untuk membangun mekanisme perlindungan sosial yang lebih otomatis.
"Kalau aset saya di bawah garis kemiskinan, otomatis saya dikasih uang (tax benefit). Kalau tiba-tiba saya dapat warisan jadi kaya, saya bayar pajak," ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya data pendapatan, pengeluaran, hingga aset masyarakat dalam membaca tingkat kesejahteraan seseorang.
"Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan. Banyak orang terlihat mampu, tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol atau jual sawah," katanya.
Menurut Media, masyarakat yang terlihat memiliki kemampuan ekonomi baik belum tentu benar-benar berada dalam kondisi keuangan yang kuat.
Seseorang, misalnya, dapat memiliki aset atau pengeluaran besar, tetapi sebenarnya harus menanggung utang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan.