Kelangkaan BBM Subsidi Meluas, Apa yang Terjadi?

Suara.com - Publik di berbagai wilayah di Indonesia mengeluhkan susahnya membeli bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah dan Pertamina menerapkan aturan ganjil genap untuk mengurai antrean parah para pembeli BBM subsidi. Di Jember, Jawa Timur pemerintah setempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kelangkaan BBM subsidi.

Di saat yang sama harga minyak dunia terus melonjak, di atas 100 dolar AS per barel akibat konflik yang belum juga berkesudahan di Timur Tengah.

Hal ini memantik pertanyaan apa yang sedang terjadi? Apakah kita memang sedang kesulitan mendapatkan pasokan minyak karena harga yang terus meningkat atau ada kendala akibat naiknya harga BBM nonsubsidi, yang memaksa publik beralih ke BBM subsidi?

Tata kelola yang buruk

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang meluas di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra mengindikasikan buruknya tata kelola energi nasional serta lemahnya kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis.

IESR mencatat bahwa klaim stok nasional yang aman tidak cukup menjawab permasalahan di lapangan jika BBM tidak sampai ke SPBU secara tepat waktu.

Lonjakan konsumsi dipicu oleh pelebaran disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi, menyusul kenaikan harga Pertamax menjadi sekitar Rp16.250 per liter pada Juni lalu, sementara Pertalite tertahan di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Data BPH Migas menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus melonjak hingga 84.368 kiloliter atau sekitar 11,3 persen di atas kondisi sebelum kenaikan harga Pertamax.

Penyaluran solar juga meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari, yang kemudian memicu antrean panjang dan kelangkaan akibat keterbatasan armada serta kapasitas penyimpanan.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan situasi tersebut membuktikan pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan permintaan serta mengabaikan penguatan cadangan energi dan manajemen logistik.

"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar Fabby, Senin (14/9/2026).

Beralih ke BBM Subsidi

PT Pertamina Patra Niaga sendiri mengakui bahwa semakin besarnya jurang harga BBM subsidi dan nonsubsidi membuat konsumen ramai-ramai beralih ke bensin dan solar dengan harga lebih murah.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan peningkatan antrean di SPBU terjadi karena adanya lonjakan permintaan, khususnya pada BBM bersubsidi, yang dibarengi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data perusahaan, kebutuhan terhadap Solar JBT (Jenis Tertentu) di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen selama periode Juni hingga Agustus 2026.

Pengakuan juga datang dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mengungkapkan bahwa naiknya harga BBM nonsubsidi memaksa konsumen pindah ke BBM subsidi.

"Setelah kenaikan BBM non subsidi, jenis Pertamax Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo itu ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang, Pertalite itu kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional," ucap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Makassar, Minggu (13/9/2026).

Mengenai dengan adanya dugaan pengurangan jatah atau kuota penjualan BBM subsidi pada semua SPBU wilayah Sulsel, dia enggan merespons hal tersebut dan menyatakan bahwa BBM tersedia hingga 14 hari ke depan.

Subsidi BBM vs Kekuatan APBN

Di sisi lain ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menyatakan kenaikan harga minyak dunia yang menembus di atas 100 dolar AS per barel akan semakin menekan APBN, di tengah semakin tingginya konsumsi BBM subsidi.

“Tentu akan berdampak ke beban kompensasi APBN demi menjaga BBM bersubsidi tidak naik harga, serta inflasi,” kata Eko.

Menurut Eko pemerintah perlu semakin ketat menyalurkan BBM subsidi, meski hal ini menjadi dilema di tengah keluhan semakin sukarnya mendapatkan BBM di tengah masyarakat.

“Beberapa upaya untuk memperbaiki kebijakan subsidi BBM, (yaitu) ke arah penerima yang sesuai menggambarkan bahwa subsidi BBM ini penting untuk terus diupayakan efisien agar tak membengkakkan APBN saat harga minyak melonjak,” ujar dia.

IESR di sisi lain mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan di wilayah terdampak dalam rentang waktu 7 hingga 10 hari ke depan melalui penambahan volume sementara, redistribusi antarterminal, perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan, transparansi data distribusi, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Ke depan, IESR juga mendesak pemerintah agar tidak menunda reformasi subsidi energi secara menyeluruh demi popularitas jangka pendek.

"Reformasi subsidi BBM tidak boleh terus ditunda demi popularitas jangka pendek. Presiden perlu segera menyampaikan rencana, tahapan, dan perlindungan sosial yang jelas. Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan," tegas Fabby.