Hilirisasi Nikel RI Belum Beri Dampak Besar ke Warga, UMKM dan Pekerja Lokal Masih Terpinggirkan

Suara.com - Hilirisasi nikel yang selama ini digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih menyisakan persoalan besar. Di tengah lonjakan industri pengolahan di kawasan tambang, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal dinilai belum sebanding dengan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.

Executive Director CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan, hilirisasi nikel di Indonesia sebenarnya masih berada pada tahap awal. Sekitar 71% produk nikel yang dihasilkan masih berupa stainless steel, sedangkan produk baterai baru menyumbang sekitar 3%.

"Artinya hilirisasi kita ini masih awal. Kalau kita lihat, 71% itu masih stainless steel, kemudian baterai baru sekitar 3%," kata Faisal dalam Sosialisasi MediaMIND 2026 yang digelar MIND ID di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Persoalan tersebut semakin terlihat jika melihat kondisi daerah yang menjadi pusat industri nikel, salah satunya Morowali dan Morowali Utara. Dalam satu dekade, struktur ekonomi wilayah tersebut berubah drastis dari sektor primer seperti pertambangan dan pertanian menjadi sekitar 75% industri pengolahan.

Perubahan tersebut turut mendorong lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, peningkatan aktivitas ekonomi itu belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Faisal mencatat pengeluaran per kapita masyarakat, yang digunakannya sebagai proksi pendapatan, hanya meningkat sekitar 2% dalam periode yang sama.

"Kalau kita lihat pengeluaran per kapita, sebagai proxy pendapatan masyarakat, kenaikannya hanya sekitar 2%," ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi manfaat hilirisasi. Industri memang tumbuh pesat, tetapi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengalir ke kantong masyarakat di sekitar kawasan industri.

Masalah lain muncul dari minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal. Dari sekitar 5.638 UMKM yang terintegrasi di Morowali, Faisal menyebut baru sekitar 30 UMKM yang benar-benar bermitra dengan industri besar.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan masih terdapat jarak yang lebar antara industri skala besar dengan pelaku usaha lokal. Dibutuhkan tahap "bridging" sekaligus penguatan kapasitas UMKM agar keberadaan kawasan industri tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi bagi perusahaan besar.

Dari sisi ketenagakerjaan, persoalannya juga belum selesai. Serapan pekerja lokal di industri smelter disebut masih berada di kisaran 8%-15%.

Padahal, salah satu alasan utama hilirisasi didorong pemerintah adalah menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Morowali memang dinilai mulai merespons persoalan tersebut melalui pembangunan politeknik dan sekolah vokasi. Namun, Faisal menyebut masih terdapat preferensi tertentu terhadap pekerja asing di industri smelter.

Masalah ini menjadi tantangan serius bagi ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional. Sebab, tingginya investasi dan produksi industri belum cukup jika masyarakat di sekitar sumber daya alam justru hanya mendapatkan manfaat ekonomi yang terbatas.

Sementara itu, Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk Mateus Sigit Harisulistya mengatakan pengembangan pengolahan nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) membutuhkan modal besar dan waktu panjang. Karena itu, daya saing biaya harus terus dijaga.

Ia juga mengakui proses HPAL menghasilkan emisi serta residu tailing dalam jumlah signifikan. Meski demikian, perusahaan meyakini persoalan tersebut dapat dikelola melalui mitra yang tepat dan pemenuhan standar internasional.

"Kita akan melihat bagaimana HPAL ini akan berkembang di Indonesia, dan nantinya ketika downstreaming itu memang berjalan lebih lanjut di Indonesia, itu akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi Indonesia," kata Mateus.

Direktur Utama IBC Aditya F. Arif menambahkan Indonesia perlu terjun lebih jauh ke industri baterai agar mineral dalam negeri tidak berhenti pada produk setengah jadi.

Menurut dia, Indonesia harus masuk langsung ke pengembangan teknologi baterai untuk memastikan sumber daya mineral nasional benar-benar digunakan dalam industri baterai.

"Kita harus masuk ke dalamnya. Jadi jika kita ingin mineral kita betul-betul digunakan dalam industri baterai, maka kita harus terjun langsung ke dalam pengembangannya," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi agenda hilirisasi Indonesia. Pasalnya, meski memiliki cadangan nikel dan investasi smelter yang terus berkembang, porsi produk yang masuk ke rantai industri baterai masih relatif kecil.

Hal ini menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam Sosialisasi MediaMIND 2026 yang diselenggarakan MIND ID dengan tema "Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri". Kompetisi jurnalistik tersebut mengangkat sejumlah isu pertambangan, mulai dari ekonomi dan investasi, ESG dan green mining, industrialisasi, kontribusi sosial, transformasi, inovasi hingga hilirisasi.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan MediaMIND merupakan program tahunan yang ditujukan untuk memperluas pemahaman publik mengenai industri pertambangan, termasuk upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG.

"Kami itu sebenarnya ingin mempublikasikan bahwa tambang itu tidak selalu negatif. Tidak sekadar pertama menambang, terus kami tinggalkan, terus merusak ekosistem lingkungan. Kami punya ESG," kata Pria.

Reporter: Ester Nadya