10.068 Titik Masih Butuh Listrik, ESDM Siapkan Rp22,51 Triliun untuk Infrastruktur 2027

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan sebagian besar anggaran tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur energi guna memperluas akses bagi masyarakat.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan infrastruktur.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan, besaran pagu anggaran tersebut telah disetujui dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," ujar Bahlil dalam rapat yang dikutip pada Kamis (17/9/2026).

Selain untuk infrastruktur, anggaran tersebut mencakup belanja operasional sebesar Rp3,59 triliun dan program publik nonfisik senilai Rp1,27 triliun.

Kementerian ESDM merinci sejumlah alokasi utama dalam program infrastruktur energi tahun 2027, yang meliputi:

• Pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan dengan alokasi Rp5,21 triliun.
• Pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi senilai Rp9,32 triliun.
• Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga sebesar Rp949 miliar.
• Pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei senilai Rp3,95 triliun.
• Pembangunan Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta sebesar Rp702,38 miliar.
• Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung sebesar Rp577,56 miliar.

Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah menargetkan pemerataan akses kelistrikan secara proporsional dari Aceh hingga Papua. Saat ini, tercatat masih ada 10.068 titik desa dan dusun yang memerlukan penanganan akses listrik.

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik pada program 2025 yang diresmikan tahun 2026, serta sekitar 1.300 titik pada program 2026.

Terkait pelaksanaan BPBL, Bahlil juga menekankan agar proses penyaluran tidak dipersulit oleh birokrasi pendataan yang panjang demi mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok," pungkasnya.