Perang Harga Logistik Bikin Waswas, Menhub Kaji Tarif Minimum Angkutan Darat

Suara.com - Ongkos angkut barang yang makin murah belum tentu menjadi kabar baik bagi keselamatan di jalan. Ketika perusahaan logistik saling memangkas harga demi mendapatkan muatan, biaya perawatan kendaraan hingga penggantian komponen penting seperti ban berisiko ikut ditekan.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengkaji tarif batas bawah angkutan logistik darat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kajian tarif batas bawah (TBB) untuk mencegah persaingan harga yang terlalu ekstrem.

Kebijakan ini diarahkan agar perusahaan angkutan memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjaga standar keselamatan kendaraan.

“Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan,” kata Dudy dalam bincang bersama awak media dilansir dari laman Antara, Sabtu (10/10/2026).

Rencana tersebut muncul di tengah persoalan klasik industri logistik, yakni perusahaan dituntut menawarkan ongkos kompetitif, tetapi tetap harus menanggung biaya kendaraan, perawatan, asuransi, dan tenaga kerja.

Jika harga terus ditekan tanpa memperhitungkan kebutuhan tersebut, keselamatan berisiko menjadi salah satu pos yang dikorbankan.

Ongkos Angkut Dipangkas, Risiko Bisa Ikut Membesar

Dudy menggambarkan bagaimana perang harga dapat terjadi ketika pemilik barang memilih penyedia jasa berdasarkan penawaran termurah.

Sebagai ilustrasi, pemilik barang menawarkan biaya angkut Rp1 juta untuk pengiriman dengan muatan 20 ton kepada perusahaan A. Namun, perusahaan B masuk dengan penawaran Rp500 ribu agar mendapatkan pekerjaan tersebut.

Persaingan semacam ini bisa membuat perusahaan kesulitan menutup biaya operasional apabila harga yang ditawarkan terlalu rendah.

Untuk mempertahankan usaha, sebagian operator berpotensi menekan pengeluaran yang semestinya digunakan untuk menjaga kondisi kendaraan.

Pemerintah juga menyoroti kaitan persoalan tersebut dengan praktik over dimension over loading (ODOL), yakni kendaraan yang memiliki dimensi atau muatan melebihi ketentuan.

Menurut Dudy, persaingan tarif yang tidak terkendali dapat mendorong perusahaan mencari cara untuk menekan biaya dan tetap memperoleh keuntungan.

“Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu,” ujarnya.

Meski demikian, tarif minimum yang tengah dikaji belum menjadi kebijakan final. Pemerintah masih perlu menghitung struktur biaya dan menilai bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan pada karakter angkutan darat yang beragam.

Tarif Minimum Bukan untuk Menjamin Untung Besar

Rencana TBB bukan dimaksudkan untuk menjamin keuntungan berlebihan bagi perusahaan logistik.

Pemerintah ingin menetapkan batas minimum yang memperhitungkan kebutuhan dasar operasional agar persaingan usaha tidak mengorbankan keselamatan.

Komponen yang akan diperhitungkan antara lain biaya perawatan kendaraan, asuransi, upah pegawai, dan kebutuhan operasional lainnya.

Perhitungan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menyusun tarif yang memungkinkan perusahaan menjalankan layanan secara berkelanjutan.

Namun, penentuan tarif juga perlu mempertimbangkan kondisi lapangan. Biaya angkut dapat berbeda menurut jarak perjalanan, jenis kendaraan, karakter muatan, serta kondisi rute.

Karena itu, pemerintah masih perlu menguji berbagai skenario sebelum menentukan bentuk pengaturan yang tepat.

Bagi industri logistik, persoalannya bukan semata-mata berapa tarif yang harus dibayar pemilik barang. Kebijakan ini juga menyangkut bagaimana menjaga agar tekanan harga tidak mendorong operator mengambil risiko demi mempertahankan margin usaha.

Masih Dikaji, Pemerintah Akan Libatkan Pelaku Industri

Dudy mengatakan, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan masih mengkaji rencana tarif batas bawah angkutan darat.

Setelah kajian tersebut, pemerintah akan berdiskusi dengan kementerian, lembaga, dan sektor terkait melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).

“BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD,” kata Dudy.

Selain angkutan darat, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengaturan tarif batas bawah untuk angkutan penyeberangan dan pelayaran demi menjaga keselamatan transportasi.

Menurut Dudy, pengawasan tarif angkutan laut relatif lebih mudah karena layanan memiliki pencatatan perjalanan dan mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan logistik darat.

Untuk angkutan darat, pemerintah masih harus merumuskan mekanisme yang sesuai dengan kompleksitas operasional dan persaingan di lapangan. Sampai kajian dan pembahasan lintas sektor selesai, tarif minimum tersebut masih berupa rencana.

Ujung kebijakan ini bukan sekadar membatasi seberapa murah perusahaan boleh menawarkan jasa. Pemerintah ingin memastikan bahwa persaingan harga tetap memberi ruang bagi operator untuk merawat kendaraan dan memenuhi kewajiban keselamatan, tanpa menjadikan ongkos murah sebagai alasan untuk mengambil risiko di jalan.