SuaraCianjur.id- Terkait dengan kriteria calin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang akan menggantikan Zainudin Amali, dibocorkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Muda," kata Jokowi dalam acara penghargaan penanganan Covid-19 di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Namun begitu, Presiden Jokowi mengakau sampai sekarang dirinya masih belum memutuskan, siapa sosok yang akan duduk di kursi Menpora. Kendati demikian Partai Golkar telah menyodorkan beberapa nama, terkait dengan hal itu.
"Menpora belum diputuskan, tapi nama nama dari pak ketua Golkar sudah ke kita. Tapi belum diputuskan. Belum saya putuskan," ucap Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebelumnya sudah mengatakan kalau terbatuterakhir masih menunggu keputusan dari Presiden Jokowi, terkait siapa sosok yang akan menggantikan Zainudin Amali.
Partai Golkar sudah memberikan tiga nama ke Presiden Jokowi untuk mengisi kursi Menpora yang maish kosong.
"Ya tergantung kita tunggu saja dari pak presiden," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Airlangga mengatakan, kalau komunikasinya dengan Zainudin Amali masih terjalin.
"Komunikasi setiap hari," kata dia.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus menyampaikan kalau Golkar memang telah memberikan tiga nama dari kadernya. Nanti tergantung dari Kepala Negara untuk memutuskan, karena itu prerogratif presiden.
"Ya pasti kira-kira Pak Airlangga nyetor tiga lah nama. Mungkin tiga dipilih presiden mau yang mana," ungkapnya.
Dijelaskan Juru Bicara DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya tiga nama tersebut yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan rekam jejak dan kebutuhan.
Ketiga nama tersebut adalah Puteri Anetta Komarudin, Ilham Permana, dan Dito Ariotedjo.
"Itulah tiga nama yang sudah disampaikan Ketum ke Presiden. Dinamikanya masih sangat tinggi nih, bisa saja presiden dalam waktu ke depan ini minta nama lagi, bisa saja terjadi. Apakah presiden akan mengambil satu dari tiga nama itu atau tidak sama seklai, ya sekali lagi itu prerogatif presiden," terangnya. (*)
