SUARA CIANJUR - Diketahui bahwa BUMN kali ini berhasil mengumpulkan dividen yang cukup besar, dibawah kepemimpinan Erick Thohir.
Dalam sebuah postingan di akun Instagramnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa BUMN kali ini berhasil mengumpulkan dividen yang cukup besar.
Melalui caption yang dituliskan, Erick Thohir menjelaskan bahwa selama tiga tahun membangun BUMN, dia telah menciptakan fondasi yang kuat untuk memberikan manfaat besar kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem telah menghasilkan hasil positif bagi BUMN.
"Selama 3 tahun membangun BUMN, saya membuat pondasi yang kokoh agar bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem, telah memberikan hasil positif untuk BUMN," tulis Erick Thohir.
"Alhamdulillah kerja keras di BUMN bisa memberikan dividen Rp80,6 triliun, yang tertinggi sepanjang sejarah. Dividen ini dimanfaatkan untuk program pemerintah termasuk pemberian bantuan sosial," lanjutnya.
Diketahui juga bahwa dividen ini akan dimanfaatkan untuk program pemerintah, termasuk pemberian bantuan sosial.
Postingan tersebut tentu menarik perhatian warganet yang juga memberikan komentar mereka.
Beberapa warganet memberikan apresiasi terhadap kerja keras Erick Thohir dan melihat hasil keuntungan BUMN sebagai hasil karyanya.
Namun, ada juga komentar yang mempertanyakan tentang sumber keuntungan yang diperoleh dari PMN selama tiga tahun dan berharap ada keadilan dalam pembagian dividen.
"Wahh pasti hasil keuntungan dari BUMN karyanya pak erick," tulis akun @gilang***.
"Dari PMN 3 tahun berapa pak? Biar fair," tulis akun @asb***.
Selain itu, ada pula komentar yang mempertanyakan jumlah dividen yang diberikan, mengingat BUMN berasal dari negara yang begitu besar, sehingga jumlah dividen sebesar 80 triliun Rupiah dianggap relatif kecil.
"Kok bisa ya, BUMN yang begitu banyak dari negara yang begitu besar dividennya cuma 80 T?," tulis akun @sus***.
Komentar lain menyoroti penggunaan dana BUMN yang dianggap tidak efektif, terutama dalam pengeluaran kementerian yang dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan dan proyek-proyek yang tidak berjalan dengan baik.