Deli.Suara.com – Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang T Paranggi dalam pernyataan sikapnya mendesak pemerintah untuk melakukan konsultasi publik terkait kenaikan tari masuk Taman Nasional Komodo.
“Dan bila diperlukan melakukan referendum kebijakan di tingkat warga yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas bagi publik,” ucapnya dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Rabu (3/8/2022).
Menurutnya, referendum itu sebagai bagian dalam menentukan kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.
Sebagaimana diketahui kenaikan tarif sebesar Rp3,75 juta itu menuai kontra dari warga lokal dan para pelaku pariwisata setempat.
Usulan referendum disampaikan WALHI NTT (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur).
Sebelumnya, WALHI NTT meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo yang sebesar Rp3,75 juta. Kenaikan tarif tersebut dilakukan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat.
“Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga tiket yang telah diputuskan secara sepihak tanpa berkomunikasi atau tanpa mendengarkan aspirasi para pelaku wisata dan masyarakat,” tutur Umbu.
Selain meminta pembatalan kenaikan harga tiket, WALHI NTT sekaligus meminta pemerintah menghormati hak warga setempat dalam menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tarif.
Tindakan menghormati hak warga itu dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Tak Boleh Bertemu Raja, Putri Keraton Solo Menangis
Umbu meminta pemerintah dan aparat untuk menghentikan tindakan penangkapan dan kekerasan kepada warga dan para pelaku wisata yang tengah menggunakan haknya sebagai warga negara dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Meminta pemerintah perbaiki komunikasi publiknya agar berhenti menggunakan aparat keamanan untuk melakukan praktik-praktik kekerasan membungkam kekritisan warga negara,” tegasnya.
Pemerintah sekaligus dituntut untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan warga yang terdampak tindakan represif aparat.
“Meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak,” terang Umbu.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta komisinya yang membidangi pariwisata turun tangan dalam menangani mogok massal pelaku usaha di Labuan Bajo akibat kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta.
Andreas menilai, mogok massal olehh para pelaku ekonomi kreatif, terlebih dibarengi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap citra Labuan Bajo di mata wisatawan.
“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi damai demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores,” tutur Andreas, Rabu (3/8/2022).
Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) beserta pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.
“Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang,” tandasnya.
Sumber: Suara.com
