Agar Tak Sepihak, Pemerintah Diusulkan Lakukan Referendum Tentukan Kebijakan Tiket Pulau Komodo Naik atau Tidak

Suara.com - Muncul gagasan agar pemerintah melakukan pemungutan suara umum atau referendum kepada warga sekitar Labuan Bajo. Referendum itu sebagai bagian dalam menentukan kebihakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.

Sebagaimana diketahui kenaikan tarif sebesar Rp 3,75 juta itu menuai kontra dari warga lokal dan para pelaku pariwisata setempat. Usulan referendum disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT).

Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang T Paranggi, dalam pernyataan sikapnya, mendesak pemerintah melakukan konsultasi publik.

"Dan bila diperlukan melakukan referendum kebijakan di tingkat warga yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas bagi publik," kata Umbu dalam konferensi pers secara daring, Rabu (3/8/2022).

Sebelumnya WALHI NTT meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesae Rp 3,75 juta. Permintaan itu menjadi salah satu sikap WALHI NTT atas polemik kenaikan tarif yang menuai kontra warga dan pelaku pariwisata di sekitar Labuan Bajo.

Umbu menyatakan kenaikan tarif itu dilakukan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat.

"Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga tiket yang telah diputuskan secara sepihak tanpa berkomunikasi atau tanpa mendengarkan aspirasi para pelaku wisata dan masyarakat," kata Umbu.

Selain meminta pembatalan kenaikan harga tiket, WALHI NTT sekaligus meminta pemerintah menghormati hak warga setempat dalam menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tarif. Tindakan menghormati hak warga itu dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum.

Umbu meminta pemerintah dan aparat untuk menghentikan tindakan penangkapan dan kekerasan kepada warga dan pelaku pariwisata yang tengah menggunakan haknya sebagai warga negara dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Minta pemerintah perbaiki komunukasi publiknya agar berhenti menggunakan aparat keamanan untuk melakukan praktik-praktik kekerasan membungkam kekritisan warga negara," katanya.

Pemerintah sekaligus dituntut untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan warga yang terdampak tindakan represif aparat.

"Meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak," kata Umbu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta komisinya yang membidangi pariwisata turun tangan dalam menangani mogok massal pelaku usaha di Labuan Bajo akibat kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta.

Andreas menilai, mogok massal oleh para pelaku ekonomi kreatif, terlebih dibarengi dengan unjuk rasa penolakan kenaikan tarif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya hal itu akan berdampak terhadap citra Labuan Babo di mata wisatawan.

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi damai demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," kata Andreas, Rabu (3/8/2022).

Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.

"Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," katanya.