Partai Nasdem buka suara usai Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center melaporkan Anies Baswedan ke Bareskrim Polri terkait pidatonya di Milad ke-21 PKS yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan era Presiden Joko Widodo.
Meski laporan itu ditolak Bareskrim Polri, Ketua DPP NasDem Taufik Basari menilai laporan itu sebagai tanda tidak siapnya tetangga sebelah dalam beradu gagasan.
Menurutnya, semua pihak harus membiasakan diri dalam beradu gagasan, ide, dan pendapat dalam kontestasi Pemilu mendatang.
"Jadi saya melihat laporan ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk kita mengedepankan ide dan gagasan dalam kontestasi politik Pemilu," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Menurut Taufik, bila ada perbedaan pandangan dan gagasan dengan Anies seharusnya dibalas dengan pandangan dan gagasan lain. Bukan dengan membuat laporan ke kepolisian.
"Semestinya ada perbedaan pandangan dan pendapat yang disampaikan di ruang publik maka dijawab dengan pendapat yang lain untuk pendapat dapat saling diadu, untuk melihat kekuatan kevalidan pendapat yang disampaikan tersebut," kata Taufik.
"Oleh karena itu, ini harus jadi pembelajaran kita semua, agar hal-hal seperti ini agar tidak terus menerus dilakukan karena justru membuat pendidikan politik kita menjadi tidak maju-maju," sambung Taufik.
Pada Sabtu (20/5/2023) lalu, dalam acara HUT ke-21 PKS, Anies menyatakan pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Jokowi.
"Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat," kata Anies.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi berhasil membangun jalan tol dengan panjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini yakni sepanjang 2.499 kilometer.
Menurut Anies, jumlah tersebut masih kalah jauh dengan pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY sepanjang 144 ribu kilometer.
