Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat telah terganggu sejak lama dan kedua partai saling menganggap satu sama lain sebagai musuh. Pertikaian ini terjadi selama bertahun-tahun, terutama saat setiap Pemilihan Umum (Pemilu). Mari kita melihat perkembangan rivalitas antara kedua partai ini.
Permasalahan politik antara kedua partai sebenarnya bermula dari konflik pribadi antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. Konflik ini terjadi pada saat SBY masih menjabat sebagai Menko Polkam di pemerintahan Presiden Megawati pada tahun 2001.
Pada saat itu, SBY diam-diam terlibat dalam pendirian Partai Demokrat, tetapi ia tidak pernah memberitahu Presiden Megawati. Ketika ditanya tentang posisinya dalam partai berlambang mercy tersebut, apakah sebagai ketua umum atau bukan, SBY tidak memberikan jawaban yang pasti.
Kemudian, sebelum kampanye Pemilu 2004 dimulai, SBY memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri. Alasannya adalah karena ia merasa kewenangannya telah diambil alih oleh presiden. Ia juga mengakui bahwa hubungannya dengan Megawati memang masih tegang.
SBY kemudian memenangkan Pemilu 2004, mengalahkan Megawati yang maju bersama Hasyim Muzadi, dan menjabat sebagai presiden selama dua periode. Pada saat itu, Megawati bahkan tidak hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Ia memilih memimpin upacara di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh SBY setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pada saat itu, PDIP menjadi partai yang berkuasa setelah Jokowi menjadi presiden. SBY memilih merayakan Hari Kemerdekaan di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Namun, pada tahun 2017, mereka akhirnya bertemu.
Dalam empat Pemilu terakhir, PDIP dan Demokrat selalu berseberangan tanpa pernah mempertimbangkan untuk berkoalisi. Ketika SBY menjadi presiden, PDIP bahkan memilih untuk berada di luar kabinet. Demikian pula, saat Jokowi memimpin negara selama dua periode, Demokrat juga tidak bergabung dalam pemerintahan.
SBY menyatakan bahwa Partai Demokrat lebih memilih menjadi oposisi dan tidak sejalan dengan PDIP. Padahal, menurutnya, Presiden Jokowi beberapa kali mengajak partainya untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, tetapi SBY menolak tawaran tersebut.
Pertikaian antara PDIP dan Demokrat kembali muncul menjelang Pilpres 2024. SBY pernah mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pemilu saat ini. Pernyataan tersebut memicu polemik dan mendapat respons dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kemudian menyerang pemerintahan SBY.
Baca Juga: Segini Gaji Mikha Tambayong Sebagai Staf Ahli Menpora, Saingi Honor Artis?
Hasto mengatakan bahwa SBY sendiri yang melakukan kecurangan dalam Pilpres 2009. Ini terlihat ketika SBY menjabat sebagai presiden dan mencalonkan diri kembali. Jumlah suara tiba-tiba meningkat sebanyak 300. Namun, setelah tidak berkuasa lagi, jumlah suara tersebut turun secara drastis.
Potensi Damai
Ada potensi damai antara PDIP dan Demokrat di era Puan dan AHY. Keduanya beberapa kali terlihat berfoto bersama dengan saling berbagi komentar positif di Instagram.
Ketegangan di antara mereka mereda ketika Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membocorkan nama-nama tokoh yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.
Puan Maharani menyebutkan beberapa nama seperti Mahfud, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY dalam konteks pencawapresan. Kemudian, dikabarkan bahwa Puan Maharani dan AHY akan bertemu untuk membahas kemungkinan kerja sama dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat membenarkan rencana pertemuan tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa akan ada pembahasan penting lainnya.
