REGIONAL:
Merapatnya hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat memunculkan isu pecahnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDIP Utut Adianto menepis isu tersebut.
Seperti diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Partai NasDem, Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Kalau ada yang berpendapat, itu namanya orang berpendapat ya boleh. Kan analisisnya bisa macam macam, iya intinya begitu, tapi yang jelas bahwa PDI Perjuangan membuka pintu dengan semua pihak intinya," ujar Utut di Kantor LPP TVRI, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut dia, PDIP membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan partai manapun. Hal ini juga sekaligus menampik kabar partai berlogo banteng moncong putih itu terlalu eksklusof.
"Kalau dibilang kami terlalu eksklusif, tidak, kan buktinya kami membuka itu saja, poinnya," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDI Perjuangan mengedepankan politik yang merangkul ketika disinggung alasan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam radar bakal calon wakil presiden (cawapres).
“Ya, ketika nama itu muncul, Mas AHY disampaikan Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan), spirit yang ada kan spirit yang merangkul seluruh elemen politik,” kata Hasto kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).
Pernyataan tersebut merujuk pada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang sempat menyebutkan nama AHY sebagai salah satu sosok yang masuk ke dalam bakal cawapres pendamping bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP memahami etika politik, terlebih Partai Demokrat terlibat dalam kerja sama politik dengan Partai NasDem dan PKS.
“Tetapi, ketika ada masukan itu (nama AHY jadi bakal cawapres), ya, menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik,” ujar Hasto.
Hasto menyadari posisi AHY bersama Partai Demokrat berbeda dengan PDIP menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Akan tetapi, ia meyakini ruang dialog harus dibuka dalam perpolitikan.
Jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. [Antara]
TERPOPULER
