REGIONAL:
- Giri Ramanda Kiemas menyoroti rencana Presiden membuka rekening bank bagi warga untuk penyaluran bantuan sosial.
- Pemerintah daerah bersama perangkat desa harus mempercepat perekaman data kependudukan hingga ke wilayah pelosok agar basis data menjadi valid.
- Kemedagri diminta mendukung anggaran serta perangkat untuk memastikan seluruh warga tercatat sebelum program dijalankan.
Suara.com - Rencana pemerintah membuka rekening bank bagi seluruh warga negara mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas.
Giri tidak hanya menyoroti rencana pembukaan rekening, tetapi mempertanyakan kesiapan data kependudukan sebagai dasar pelaksanaannya.
"Keadilan bagi rakyat akan terwujud dengan administrasi kependudukan yang rapi. Pertanyaannya, apakah seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat dalam administrasi kependudukan?” ujar Giri kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Pertanyaan tersebut disampaikan setelah Presiden mendorong agar seluruh warga negara memiliki rekening bank di BRI dan BSI. Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk penyaluran bantuan sosial melalui skema cash transfer.
Menurut Giri, sebelum rencana tersebut dijalankan secara menyeluruh, pemerintah perlu memastikan data kependudukan warga sudah tercatat.
"Disinilah peran penting Depdagri dan Pemerintah Daerah, agar memastikan seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat data kependudukannya," ujarnya.
Giri kemudian menyoroti proses perekaman data kependudukan yang menurutnya masih perlu diperluas hingga wilayah pelosok agar pemerintah memiliki basis data yang valid sebelum menjalankan program tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, perlu ada percepatan perekaman data hingga ke daerah-daerah pelosok.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam proses pendataan dan perekaman tersebut, termasuk dengan melibatkan perangkat pemerintahan sampai tingkat desa.
"Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dengan perangkatnya sampai tingkat desa harus menjadi bagian penting dalam pendataan dan perekaman data kependudukan," tegasnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendukung proses tersebut melalui anggaran, termasuk untuk perangkat keras, perangkat lunak hingga insentif bagi daerah yang berhasil mencapai target perekaman.
Giri menilai rencana pembukaan rekening bagi seluruh warga dapat berjalan apabila data kependudukan telah valid. Setelah itu, pemerintah masih perlu menentukan mekanisme agar bantuan yang disalurkan melalui rekening tersebut benar-benar diterima warga yang menjadi sasaran.
TERPOPULER