Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo tidak mendahulukan kompetensi untuk memilih menteri yang masuk dalam kabinetnya.
Analis politik ini menganggap Jokowi memprioritaskan orang-orang yang dianggap berjasa membantu pemenangannya pada Pilpres 2019 lalu.
Dedi menyampaikan hal itu untuk menyoroti dilantiknya Ketum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi proyek BTS BAKTI.
"Jokowi sejauh ini memang tidak mendahulukan kompetensi, prioritas penunjukan karena faktor ikut kerja keras memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).
Menurutnya, ada nama Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto hingga Tito Karnavian yang dianggap masuk kabinet karena kapasitasnya, hal itu karena kepentingan politik.
"Tetapi jika mereka tidak miliki kepentingan politik, maka tidak juga dipilih," tuturnya.
Begitu juga, kata dia, dengan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. Menurutnya, Budi Arie seharusnya menjadi figur yang dihindari sebagai Menkominfo.
"Pun soal penunjukan Budi Arie yang juga relawan Jokowi, ini jelas soal kontribusi, terlebih sebagai bendahara tentu posisi penting dalam kerelawanan," tuturnya.
"Jika merujuk kapasitas, justru Budi Arie mestinya tokoh paling dihindari untuk duduk di Menkominfo, terlebih dalam nuansa pengusulan kasus BTS, Budi Arie bukan tokoh asing dalam usaha senada," sambungnya.
Baca Juga: Rusuh Suporter Masih Saja Terjadi, Menpora Dito Bicara Wacana Setop BRI Liga 1
Lebih lanjut, Dedi menilai semua figur yang ditunjuk masuk dalam kabinet bersamaan dengan Budi Arie sangat kental sekali dengan nuansa politisnya.
"Kental nuansa konsolidasi politik dibanding pembangunan, terasa benar pemerintahan hari ini ditujukan untuk kekuasaan pada kelompok tertentu," pungkasnya.
