REGIONAL:
SUARA DENPASAR – Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh sidang Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Walau begitu, berdasarkann Keppres 70 tahun 2002 nantinya Presiden yang akan memberhentikan Ferdy Sambo.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian perwira tinggi (pati) Polri dilakukan oleh Presiden. Ini berlaku juga dalam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Irjen PolFerdy Sambo dari keanggotaan Polri.
"Bagi pati yang di-PTDH sesuai dengan Keppres, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pati tersebut," jelas Dedi Prasetyo, Jumat (26/8/2022).
Berdasarkan jabatan dan kepangkapan, Ferdy Sambo merupakan pati Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) polisi atau jenderal bintang dua. Sebelum dimutasi menjadi pati di Yanma Mabes Polri, Ferdy Sambo merupakan Kadiv Propam Polri.
Berdasarkan Pasal 28 (2) Keppres Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, Wairwasum, Gub PTIK, Kasespimpol, Gubakpol, Kalemdiklat, Kadivhumas, Kadivbinkum, Kadivpropam, Kadivtelematika, Wakabareskrim, Wakababinkam, dan Kakorbrimob adalah jabatan esolon IB.
Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Ferdy Sambo dijatuhi sanksi PTDH karena terbukti melanggar etik perbuatan tercela. Dia merekayasa, menghilangkan dan merusak barang bukti, serta menghalangi penyidikan dalam pembunuhan Brigadir Joshua pada 8 Juli 2002 lalu.
Saat ini, Ferdy Sambo juga tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain dia, ada empat lagi menjadi tersangka, yakni istrinya, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.
Atas putusan KKEP, Ferdy Sambo mengajukan banding. Banding memang menjadi hak terduga pelanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Bila putusan PTDH suda final dan mengikat, maka sesuai Kepres, Kapolri tidak bisa langsung memberhentikan. Sebab, pengangkatan atau pemberhentian pati Polri harus melalui Presiden. Dalam konteks ini adalah Presiden Jokowi.
Hal ini diatur dalam Pasal 29 (1) Keppres 70 tahun 2002 yang berbunyi: “Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan PATI bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.” (Antara)
TERPOPULER
