Suara Denpasar - Di tengah melempemnya partai politik (parpol) bersuara terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Partai Buruh siap bergerak untuk melalukan penolakan, Selasa (6/9/2022) hari ini.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang mengatakan massa aksi berasal dari serikat buruh, petani, nelayan hingga kaum miskin kota.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh, dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal melalui keterangannya, Senin (5/9/2022). Aksi akan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Massa yang akan hadir dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 ribu orang yang bertujuan untuk mendesak DPR RI membatalkan keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi itu tentu sangat memberatkan masyarakat banyak. Mengingat, bisa dipastikan setelah harga BBM naik. Harga kebutuhan yang lain juga ikut naik.
"Aksi ini menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tandasnya.
Tuntutan yang lain adalah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes PolbKomarudin, pihaknya menyiapkan 3.000 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut.
Personel itu beras dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Selain itu juga disiapkan rekayasa lalin guna mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi menyusul aksi demonstrasi. ***
Baca Juga: Sejarah G30S PKI Menurut Ahli Sejarah, Apa Peran Soeharto dan Soekarno?
