Bupati Jembrana Sinyalir Banjir Akibat Pelanggaran Pemegang Izin KPR Hutan

Suara Denpasar - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba angkat bicara terkait banjir yang menerjang sebagian besar wilayah yang dipimpinnya. Dia mensinyalir banjir yang terjadi ini sebagai buntut dari pelanggaran pemegang izin pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan ruang (KPR).

"Saya sudah koordinasi dengan KPR Bali Barat, untuk sesegera mungkin memanggil pemegang KPR di sini. Saya sebenarnya sudah komitmen sama mereka, tidak boleh lagi ada penebangan hutan segala macam,” kata Tamba dalam siaran pers, Selasa (18/10/2022).

Tamba menyebutkan, dalam banjir ini banyak material kayu dengan berbagai ukuran terbawa arus banjir. Dia pun menjelaskan, yang terjadi saat ini, sebetulnya bukan penebangan hutan.

"Ini penebangan yang dilakukan hanya bisa bercocok tanam di bawahnya. Jenis kayunya (material terbawa banjir) beda kok ini. Ini kayu tidak bisa dijual, sehingga material ini bukan pelaku ilegal logging," jelas dia.

Politikus Demokrat ini menambahkan, Pemkab Jembrana mengimbau masyarakat yang tinggal di sekeliling lokasi bencana agar tetap tenang dan saling berkoordinasi.

Dia juga mengingatkan kepada warga yang akan menggunakan jalur Denpasar-Gilimanuk untuk sementara waktu menghindari jembatan Biluk Poh di Kecamatan Mendoyo. Sebagaimana diketahui, banjir bandang menerjang jembatan Biluk Poh tersebut.

"Kami blusukan untuk bisa melihat fakta yang terjadi di lapangan. Dan bisa kita kabarkan bahwa untuk semeton (saudara, red) kita yang mau berencana menggunakan jalan darat melalui jalur Denpasar-Gilimanuk, mohon dibatalkan atau dialihkan dulu karena kondisinya masih dicek,” terang dia.

Tamba mengatakan, dalam waktu segera dengan  jajaran Forkopimda dan tim akan mengatasi permasalahan banjir tersebut.

"Paling tidak masyarakat merasa nyaman dan aman yang kita laksanakan," pungkasnya. (PMJNews)