REGIONAL:
Suara Denpasar - Provinsi Bali dinilai memiliki potensi sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Untuk itu pemerintah wajib mendesain kebijakan publik yang simpel, aspiratif, dan kontekstual. Masyarakat pun diminta mengawal kebijakan publik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI Provinsi Bali Made Mangku Pastika dalam diskusi penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah bertajuk Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif, Jumat (10/3/2023).
Kegiatan itu diinisiasi oleh Made Mangku Pastika. Yang menjadi pembicara dalam kegiatan itu adalah Dr. Gede Suardana, Putu Suasta, dan AA Gede Agung Aryawan.
Mangku Pastika mengatakan Bali memiliki anggaran Rp 25 triliun serta dana beredar di masyarakat sebesar Rp 100 triliun semestinya dapat membuat rakyat Bali sejahtera.
“Tidak ada alasan kita tidak ada duit. Sumber daya banyak seharusnya kita bisa sejahtera. Persoalannya bagaimana mengatur kebijakan publik. Ini yang harus dibicarakan supaya tidak tercecer kemana-mana agar terarah,” kata Mangku Pastika.
Mantan Gubernur Bali dua periode bersaran agar kebijakan publik pembangunan Bali harus aspiratif dan kontekstual dan sesuai dengan karakter Bali.
“Sesuai koridor yang ada (perundang-undangan) dan Tri Hita Karana. Visi yang aplikatif simpel memperhartikan nilai lokal dan tidak boleh nyeleneh,” ujarnya.
Selain itu ia mengingatkan bahwa setiap kepala daerah harus paham mendesain kebijakan publik.
“Harus bisa sebagai panutan, perilakunya patut diteladani. Juga harus paham perubahan. Bisa melihat ke depan. Pemimpin harus menjadi agen perubahan. Pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial,” ingatnya.
Kebijakan publik yang telah dirancang mesti dikawal oleh masyarakat agar bermanfaat bagi publik. “Apakah NGO, pers, dan akademisi itu peka atau tidak. Mereklah yang mengawal kebijakan publik,” ujar Mangku Pastika.
Sementara itu, Gede Suardana dalam pandangannya mengatakan pemerintah mesti menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
“Pejabat harus mengerti cara menyampaikan kebijakan pada masyarakat agar terimplementasi dengan baik,” ungkap Suardana yang maju sebagai bakal calon DPD RI Pemilu 2024.
Menurut Suardana, kebijakan publik yang didesain oleh pemerintah cenderung populis dan berdampak elektoral dibandingkan membuat kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pejabat cenderung membuat kebijakan populis seperti membangun monumen dan gedung karena cepat dirasakan dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pembangunan manusia. Desain kebijakan publik mesti dikawal agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan publik bukan sekadar keinginan dan selera penguasa,” katanya.
Dia menilai dengan anggaran yang besar itu masyarakat Bali bisa sejahtera bila pemerintah bisa manfaatkannya dengan baik.
“Saya pikir tidak ada masyarakat Bali yang miskin sampai 200 ribu orang. Tidak ada anak-anak yang susah mendapatkan akses pendidikan,” sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik Putu Suasta mengatakan masyarakat sipil harus mengawal kebijakan publik. “Kelompok sipil harus diperkuat dan media sering ajak diskusi. Perkuat kekuatan pressure publik. Perkuat daya tawar masyarakat,” ajaknya. (*/Dinda)
TERPOPULER
