REGIONAL:
Suara Denpasar - Sejumlah selebriti tanah air dipastikan akan ikut bertarung sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 mendatang. Tercatat sekitar 65 selebriti mulai dari penyanyi, pelawak, presenter, aktor, aktris, pemeran film sampai selebgram ikut mewarnai percaturan politik 2024.
Dalam negara demokrasi hal tersebut tidaklah salah, sebab setiap individu memiliki hak untuk dipilih dan memilih selagi memenuhi persyaratan.
Fenomena itu mendapat perhatian dari seorang akademisi Universitas Udayana (Unud) Bali, Efatha Filomeno Borromeu Duarte. Efatha menyebut peristiwa itu sebagai fenomena polientertain. Yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara selebritas dan politik.
Dalam pandanganya, Efatha mengatakan bergabungnya kalangan selebritas dalam politik bukanlah hal baru, tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah menjadi trend politik global.
Namun, menurut Efatha pendekatan ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai esensi demokrasi dan kualitas tata kelola politik. Sebab posisi selebriti sebagai titik sentral identifikasi sosial, memiliki potensi besar untuk membentuk opini dan merubah pandangan publik.
"Namun, kecenderungan ini bisa menciptakan suasana merisaukan, karena bisa menggerus peran keahlian dalam politik demokratis. Dalam konteks politik, terdapat risiko substansial dalam mengadopsi model yang terlalu berfokus pada popularitas daripada kapabilitas. Pada kenyataannya, pengaruh selebritas dalam politik tidak selalu positif atau efektif," kata Efatha kepada Suara Denpasar, Jum'at (19/5/2023).
Dosen muda itu menjelaskan, dalam survei yang dilakukan Hill-HarrisX pada 2019, sebanyak 65% responden mengungkapkan bahwa dukungan politik dari selebritas Hollywood tidak mempengaruhi keputusan pemilihan mereka. Lebih jauh, 24% responden mengatakan bahwa dukungan selebritas malah membuat mereka memilih untuk tidak mendukung kandidat tersebut.
Bergabungnya kalangan selebritas ke partai pilitik menurutnya telah mencerminkan pergeseran dalam pemahaman dan praktik politik di Indonesia, di mana popularitas dan pengenalan nama menjadi faktor penting dalam pemilihan publik.
Namun begitu, dia menegaskan bahwa politik bukan sekadar panggung popularitas. Kompetensi substansial dalam kebijakan dan pemahaman isu-isu sosial dan ekonomi menjadi prasyarat mutlak dalam memainkan peran sebagai pemimpin politik.
"Oleh karena itu, kapabilitas para selebritas untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara melalui peran mereka sebagai politisi harus dipertanyakan. Pandangan yang terlalu memandang selebritas sebagai politisi berdasarkan popularitas saja, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan dedikasi mereka untuk pelayanan publik, dapat berpotensi merusak integritas sistem politik," terang dia.
Pendiri Malleum Iustitiae Institute itu menghimbau agar masyarakat perlu lebih cermat dan kritis dalam memberikan suara atau memilih. Karena demokrasi membutuhkan pemimpin yang kompeten, bukan hanya populer.
Selain itu, dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga kualitas politik Indonesia dengan memastikan bahwa figur yang dicalonkan memang memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memimpin.
"Hal ini mengharuskan kita untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum memilih dan menjaga kualitas demokrasi kita. Dalam akhirnya, fenomena "polientertain" ini membutuhkan refleksi mendalam tentang apa yang kita nilai dalam demokrasi dan sistem politik kita," ujar Efatha.
Pertanyaannya kata dia, sejauh mana popularitas dan pengakuan nama dapat dan harus berperan dalam politik? Apakah popularitas adalah ukuran yang tepat dan adil untuk memilih pemimpin? Bagaimana kita memastikan bahwa popularitas tidak menenggelamkan pertimbangan lainnya seperti kompetensi, integritas, dan dedikasi?
Kendati begitu, Efatha menganggap, fenomena "polientertain" bukanlah suatu ancaman secara inheren untuk demokrasi atau sistem politik kita, tetapi merupakan tantangan dan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan dan memperbaiki cara kita memilih pemimpin.
TERPOPULER
