Suara Denpasar - Polemik pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan Presiden Jokowi "Tolol Bajingan" menuai pro dan kontra.
Beberapa pihak yang mengatasnamakan relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ada juga yang menggelar aksi menuntut agar Rocky Gerung ditahan. Namun tidak sedikit bahkan lebih banyak yang mendukung Rocky Gerung. Kebanyakan datang dari akademisi dan aktivis yang menganggap ucapan Rocky Gerung itu tidak menyerang personal Jokowi, melainkan jabatan publik sebagai presiden.
Salah satunya adalah cendekiawan Muslim, Prof. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D atau yang akrab dikenal sebagai Din Syamsuddin.
Menurut Profesor Din Syamsuddin, kritikan yang dilakukan Rocky Gerung terhadap kebijakan Presiden Jokowi adalah tanggung jawab sebagai seorang intelektual dalam mengontrol kebijakan publik.
Din Syamsuddin menilai apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melaporkan Rocky Gerung itu berlebihan. Terlebih dia menyayangkan sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terlalu unjuk kekuasaan.
"Maka pihak-pihak yang tidak setuju dengan kritik Rocky Gerung terhadap pemerintah dan Presiden dapat melayangkan dengan debat apakah substansi dari kritik benar atau tidak. Saya berada pada jalan yang sependapat dengan substansi kritik (Rocky Gerung) itu," ucap Din Syamsudin dilansir dari youtube TVOne.
Din Syamsuddin menjelaskan mestinya pemerintah menyikapinya dengan merujuk pada restorative justice dalam edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015 yang bermuara pada dialog antara pengkritik dan yang dikritik.
Bukan ditanggapi dengan ekspresi seperti yang dilakukan KSP Moeldoko. Hal itu menurut Din Syamsuddin justru semakin memperkeruh pemahaman tentang demokrasi.
"Kritik Rocky Gerung itu direspon dengan persekusi dengan pernyataan pasang badan ini hanyalah ekspresi unjuk kekuasaan, adu otot bukan adu otak.
"Saya akan bersama Rocky Gerung, berada di sampingnya untuk beradu otak. Mari kita berdiskusi dan berdebat tentang substansi kritik," tegasnya. (Rizal/*)
