Dandim 0733 Kota Semarang Tegur Pernyataan Effendi Simbolon: Ingat Peristiwa 17 Oktober 1952!

Depok.suara.com - Kecaman kepada pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon terus berdatangan. Setelah Dandim 0709 Kebumen, kali ini giliran Dandim 0733 Kota Semarang, Letkol Infanteri Honi Havana.

Diketahui sebelumnya Effendi Simbolon menyebut TNI serupa gerombolan bahkan mirip ormas kala menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hal inilah yang melahirkan kecaman dari para prajurit TNI di berbagai daerah.

Terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial, para prajurit TNI ini menyayangkan pernyataan dari  politisi PDI Perjuangan tersebut. Baginya pernyataan tersebut telah menyakiti dan tidak menghormati Panglima TNI yang hadir saat itu.

Hal senada disampaikan oleh Dandim 0733 Kota Semarang Letkol Infanteri Honi Havana, pernyataan Effendi Simbolon yang baginya tidak etis.

"Ini bagi saya tentunya tidak etis, ya rekan-rekan tidak beretika. Dalam tata negara Indonesia ada legislatif ada eksekutif ada yudikatif, ini adalah lembaga negara yang sejajar yang seharusnya saling menghormati sesuai tugasnya masing-masing, Legislatif itu tugasnya membuat dan mengesahkan undang-undang, tentu tidak etis apabila mencecar panglima TNI dengan pertanyaan yang terkesan mengintervensi terlalu dalam, turut campur terlalu dalam urusan teknis dari eksekutif. Jadi ada tataran dan tugasnya masing-masing. Harusnya legislatif tidak turut campur teknisnya eksekutif karena itu ranahnya presiden," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Kodim Semarang Channel, Selasa (13/9/2022).

Hovi menyebut lebih lanjut bahwa TNI merupakan instrumen negara bukan instrumen orang-orang dari partai politik. Oleh karenanya yang berhak memberi koreksi dan evaluasi itu dari presiden bukan dari DPR.

"TNI itu alat negara, betul kami instrumen, tapi instrumen negara. Kami bukan instrumen orang-orang politik. Kami tugasnya itu untuk mencapai cita-cita negara di bawah kepala negara. Harusnya kepala negaralah yang menyampaikan evaluasi, bukan anggota DPR. Ingat peristiwa pengepungan istana pada 17 Oktober 1952, itu karena legislatif berusaha mencampuri urusan teknis TNI Angkatan Darat. Tentunya ini tidak berharap terjadi. Anggota DPR harusnya menghormati Panglima, bapak Kasad dan kami semua dalam sebuah forum yang sedemikian terhormat. Peristiwa kemarin itu melukai hati kami, karena Panglima dan Kasad itu pimpinan kami," tukasnya.

Sumber: Suara.com