Depok.suara.com, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kinerja Basuki Thjahaja Purnama atau Ahok yang menjabat sebagai komisaris Pertamina, karena menurutnya, tugas komisaris adalah bertanggungjawab atas fungsi pengawasan.
Karena, kata Mulyanto, peran penting Komisaris Pertamina dalam menata manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien dapat berjalan sangatlah dibutuhkan.
"Komisaris harus ikut bertanggung jawab ketika terjadi inefisiensi yang berujung pada tingginya harga jual BBM Pertamina," katanya seperti dilansir suara.com.
Mulyanto juga menyebut bahwa pihaknya mendesak direksi dan komisaris Pertamina meningkatkan pengawasan dan melakukan efisiensi agar dapat menekan harga jual BBM.
Langkah itu dinilainya bisa membuat harga BBM Pertamina bersaing dengan BBM operator swasta.
Karena menurut Mulyanto, sebenarnya DPR sudah sejak lama meminta kepada Pertamina untuk membuka hitung-hitungan harga jual BBM. Tak terkecuali harga BBM yang subsidi maupun yang umum.
"Namun, Pertamina tidak dapat menjelaskan secara utuh. Karena itu, harga jual BBM Pertamina menjadi tidak bisa diperkirakan secara objektif," terangnya.
Saat ini, kata Mulyanto, Pertamina menjual BBM Subsidi hanya solar dan pertalite, jadi BBM jenis Pertamax bukanlah yang bersubsidi.
"Karena BBM jenis unum, maka harganya juga harus mengikuti mekanisme pasar, kalau mengikuti harga pasar maka harga jualnya harus kompetitif, kalau tidak bisa ditinggal pelanggan," tuturnya.
Baca Juga: 3 Alasan Mengapa Kamu Harus Berani Coba Hal Baru di Masa Muda
Untuk itulah, lanjut Mulyanto, Komisaris Pertamina diminta meningkatkan fungsi pengawasan dalam menata manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien.
"Komisaris harus mendorong Pertamina agar meningkatkan efisiensi manajemennya agar harga BBM non subsidi kompetitif," katanya.
"Masa Pertamina kalah dengan swasta yang tidak di backup langsung oleh pemerintah," pungkasnya.
Sumber: Suara.Com
