Johan Budi mengaku heran karena ikut mendapatkan sanksi dari PDI Perjuangan lantaran dianggap melanggar AD/ART menyusul ikutan membentuk Dewan Kolonel untuk mendorong Puan Maharani menjadi calon presiden (Capres) 2024. Pasalnya, dia mengaku belum pernah sama sekali dipanggil oleh DPP PDIP bidang Kehormatan Partai yang memberikan sanksi keras kepadanya.
"Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya keapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah gak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Eks Juru Bicara KPK itu mengungkap jika Dewan Kolonel merupakan sekumpulan para anggota DPR RI fraksi PDIP untuk mensosialisasi Puan Maharani. Johan mengklaim tujuan Dewan Kolonel dibentuk bukan buat menyerang capres lain termasuk Ganjar Pranowo.
"Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin memsosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, enggak, enggak ada hubungannya," kata dia.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan mbak Puan Maharani," sambungnya.
Johan mengaku tak akan mempersoalkan jika sebaliknya ada dari internal PDIP atau eksternal memilih mengidolakan Ganjar. Menurutnya, sebagai kader partai juga merasa dibolehkan untuk mendukung Puan Maharani.
"PDIP maupun yang di internal PDIP untuk favoritism-nya ke Ganjar, ya enggak apa-apa. Saya pribadi senang aja. Pak Ganjar Pranowo kader PDIP kita harus bangga, apalagi saya kader partai ya, kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan," tuturnya.
Terkait dengan keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri soal pencapresan, dirinya mengaku bakal tegak lurus dan manut.
"Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus, itu kan sudah saya sampaikan di awal, saya sengaja enggak ngomong ya baru sekarang biar ini bahwa jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi salah tempat."
Sanksi Dewan Kolonel
Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk menyokong Puan Maharani maju di Pilpres 2024 ikut dikenakan sanksi.
"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Johan menyampaikan, para kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras lantaran dianggap telah melakukan kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran Rumat Tangga (AD/ART) partai.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," ungkapnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para kader yang terkait dengan Dewan Kolonel sebelumnya sudah diberikan peringatan pertama. Sampai akhirnya kini dikenai sanksi keras. (Sumber: Suara.com)
TERPOPULER
