Tepis Dicopot dari BURT karena Dewan Kolonel, Johan Budi: Saya Diminta Ketua Fraksi Pindah ke Baleg

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 01 November 2022 | 14:52 WIB
Tepis Dicopot dari BURT karena Dewan Kolonel, Johan Budi: Saya Diminta Ketua Fraksi Pindah ke Baleg
Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi menepis anggapan pencopotan dirinya dari BURT karena Dewan Kolonel. [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi akhirnya angkat bicara setelah dirotasi atau diganti dari posisi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Ia menegaskan, rotasi yang dialaminya tidak berkaitan dengan keberadaan Dewan Kolonel.

Johan awalnya menjelaskan, rotasi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Ia mengaku, sebelumnya meminta langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk dipindah ke Badan Legislasi (Baleg).

"Gini, yang pertama perputaran atau rotasi di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) itu kan biasa di semua fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan. Nah kemarin, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh ketua fraksi untuk pindah ke Baleg, karena menurut ketua fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Johan mengaku, banyak menerima chat lewat aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) yang mengonfirmasi soal rotasi yang dialaminya.

Termasuk, pertanyaan terkait hubungan rotasi dari BURT dengan Dewan Kolonel yang dibentuk untuk menyokong pencapresan Puan Maharani.

"Jadi dari pagi tadi banyak yang WA saya, seolah-olah ini ada kaitannya dengan Dewan Kolonel. Saya kira nggak ada ya, kalau menurut saya nggak ada. Tapi nggak tahu kalau menurut yang lain," tuturnya.

Untuk itu, ia menilai rotasi merupakan hal yang biasa.

"Karena kan sering terjadi kan perpindahan AKD kan dan tidak ada indikasi batasan waktunyta haru berapa kan itu gak ada. Ada yang cepat, ada yang singkat, saya kan akhir Februari kan di BURT, per Oktober kemaren tanggal 12 saya diminta ke Baleg," tuturnya.

Lebih lanjut, saat ditanya posisinya di Baleg DPR RI nanti, Johan mengaku belum tahu. Namun, ia menegaskan bakal bekerja secara maksimal.

baca juga

"Saya belum tahu ini, kalau ini belum tahu ini, tapi dimanapun saya ditempatkan tentu saya akan selalu bekerja secara profesional sebagai anggota DPR," katanya.

Pencopotan Johan Budi

Sebelumnya, BURT DPR melakukan rotasi atau pergantian pimpinan dari Fraksi PDIP. Nama Johan Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BURT DPR digantikan oleh Dede Indra Permana.

Dilihat oleh Suara.com dalam agenda DPR RI memang BURT dijadwalkan melakukan rapat penetapan pimpinan pada pukul 13.00 WIB di ruang rapat BURT.

Rotasi pimpinan BURT itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

"Iya, Pak Johan Budi diganti Pak Dede Indra Permana," kata Indra kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Klaim Pencopotan Johan Budi dari Pimpinan BURT DPR Bukan Karena Dewan Kolonel, Utut: Alasan Pastinya Tanya ke Sekjen

Klaim Pencopotan Johan Budi dari Pimpinan BURT DPR Bukan Karena Dewan Kolonel, Utut: Alasan Pastinya Tanya ke Sekjen

News | Selasa, 01 November 2022 | 14:32 WIB

Geger Isu Jokowi Didoakan Lengserkan Posisi Ketum Megawati, PDIP: Awas Mas Ganjar, Relawan Coba Adu Domba Kita

Geger Isu Jokowi Didoakan Lengserkan Posisi Ketum Megawati, PDIP: Awas Mas Ganjar, Relawan Coba Adu Domba Kita

News | Selasa, 01 November 2022 | 13:54 WIB

Geger Isu Jokowi Mau 'Kudeta' Megawati Jadi Ketum PDIP, Apa Kata Gibran?

Geger Isu Jokowi Mau 'Kudeta' Megawati Jadi Ketum PDIP, Apa Kata Gibran?

News | Selasa, 01 November 2022 | 13:37 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×