Badai Semprot Dirut PT Pertamina Patra Niaga: Gaji Rp1,8 Miliar Masih Korupsi, Ngapain Sih?

Suara.com - Kasus korupsi Pertamina masih mendapat sorotan tajam di kalangan masyarakat. Tak terkecuali dari mereka yang biasa menggunakan BBM tipe Pertamax untuk menunjang kegiatan, banyak yang tidak bisa menutupi kekecewaan mereka usai mengetahui bahwa bensin yang dipakai adalah hasil oplosan Pertalite.

Doadibadai Hollo atau Badai jadi salah satu contoh masyarakat pengguna Pertamax yang kecewa berat dengan praktek kecurangan di tubuh Pertamina.

"Saya melihat ini, sebenernya kalau masalah korupsi ini kan udah sangat menyedihkan ya. Kalau saya lihat, ini sudah jadi budaya masyarakat Indonesia, bahkan pejabat-pejabat di negara ini," ujar Badai di kawasan Senayan, Jakarta baru-baru ini.

Mereka yang membeli Pertamax adalah orang-orang yang mematuhi himbauan pemerintah untuk memakai bensin non subsidi. Selama ini, Pertamina menjual Pertalite dengan harga subsidi untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Namun setelah mengikuti himbauan pemerintah pun, masyarakat kelas menengah ke atas masih ditipu dengan bensin Pertalite yang dioplos, yang kemudian dijual dengan label Pertamax. Terungkapnya fakta tersebut membuat Badai sakit hati.

"Ini berkaitan dengan minerba, yang digunakan untuk kepentingan banyak orang. Saya ini pengguna Pertamax juga, jadi saya juga merasa bahwa, istilahnya kita beli yang RON 92, ternyata dengan kualitas RON 90 gitu. Jadi, agak nyebelin dan menyakitkan," aku Badai.

Kritik keras dilayangkan Badai ke Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang ikut jadi tersangka korupsi bensin oplosan. Ia tak habis pikir kenapa orang dengan gaji miliaran Rupiah masih mencari celah untuk korupsi.

"Yang saya bingung, gaji Rp1,8 miliar, itu masih korupsi. Gimana dengan orang yang gajinya cuma Rp30 ribu, Rp50 ribu per hari? Saya bingung gitu, sebenernya pejabat-pejabat ini ngapain sih? Apa sih yang kalian cari ini?," tanya Badai.

Badai pun mendukung penuh misi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktek korupsi selama ia menjabat. Jangan sampai muncul lagi kasus-kasus yang merugikan masyarakat seperti saat ini.

"Ya saya mendukung sekali, pemerintah pak Prabowo membersihkan orang-orang ini. Supaya kita sebagai rakyat ini, kan kita bayar pajak, kita juga jadi distributor devisa kepada negara," kata Badai.

Badai juga berharap UU Perampasan Aset segera disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Tikus-tikus berdasi yang merugikan negara harus dimiskinkan bagaimana pun caranya.

"Ya harusnya manusia-manusia seperti ini dimiskinkan. Jadi, ya mudah-mudahan UU Perampasan Aset segera disahkan," tandas Badai.