Curhat Cinta Jadi Lagu: Clara Riva Ciptakan Karya dari DM Penggemar

Salah satu yang dituntut AKSI adalah sistem royalti direct lisence. Sistem tersebut dianggap paling pas, karena royalti yang diterima dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tidak bekerja maksimal.

Musisi sekaligus pencipta lagu Doadibadai Hollo atau Badai di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025). [Suara.com/Adiyoga Priyambodo]

Menurut Badai, daripada sibuk mempermasalahkan royalti yang bertahun-tahun didapat dengan besaran nominal di bawah ekspektasi, Badai mengajak pencipta lagu lain untuk fokus saja ke pokok perkara tentang performing rights.

"Perlu diingat, yang sedang diperjuangkan ini bukan sekadar nilainya yang besar. Yang sedang kami perjuangkan ini adalah masa depan, perubahan metode pembayaran dari performing rights," kata Badai dalam sebuah wawancara, baru-baru ini.

Ya, Badai bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) akan tetap mengajukan direct license atau pembayaran langsung atas jatah royalti performing rights.

Alasannya sederhana, para pencipta lagu termasuk Badai belum bisa menaruh kepercayaan ke lembaga manajemen kolektif (LMK) untuk urusan pendistribusian royalti.

Setahu Badai, LMK sampai sekarang belum punya sistem yang tepat untuk mendata seluruh pemasukan pencipta lagu dari performing rights.

"Kami menilai, LMK belum punya metode yang memadai. Sehingga laporan-laporannya juga bisa dianggap tidak relevan dengan pendapatannya," jelas Badai.

Sementara untuk sistem pembayaran baru yang Badai tawarkan bersama AKSI, seluruh urusan perizinan dan royalti performing rights bisa lewat sistem online.

"Metode yang mereka pakai masih manual. Kami ingin supaya live performance ini diubah metode teknologinya, menjadi direct license. Di mana pencipta lagu bisa terima (royalti) langsung," ujar Badai.