Infografis
Suara.com - Sebuah polemik menarik mengemuka menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Fenomena ini dipicu oleh maraknya rencana pengibaran bendera fiksi dari serial anime populer, One Piece, yang dianggap sebagai simbol perlawanan.
Kreator konten, Andovi da Lopez, mengangkat diskusi ini secara mendalam melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam pandangannya, reaksi pemerintah yang cenderung melarang justru menjadi sebuah pembenaran terhadap simbolisme yang diusung oleh bendera tersebut.
"Semakin mereka melarang, semakin mereka membenarkan keadaan bendera ini," ujar Andovi.
![Seorang pemuda mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece di area publik. [ChatGPT]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/05/35410-jolly-roger-one-piece.jpg)
Salah satu narasumber dalam video tersebut, Yosie atau yang akrab disapa Oci, mengaitkan fenomena ini dengan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada rakyat mendorong munculnya berbagai bentuk ekspresi kekecewaan.
"Masyarakat itu akhir-akhir ini banyak yang kayak menunjukkan tidak kepuasan terhadap pemerintah karena banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang seolah-olah kayak mempermainkan rakyat," tutur Oci.
Oci kemudian menarik paralel antara situasi di Indonesia dengan narasi dalam dunia One Piece, di mana ada kelompok yang secara terang-terangan melawan pemerintah dunia.
Baca Juga: Posting Poster One Piece, Rieke Diah Pitaloka Colek PPATK: Ada yang Gemeter
Kelompok ini, yang dikenal sebagai Pasukan Revolusioner, menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran.
"Jadi ada pasukan revolusioner. Pasukan revolusioner ini itu adalah pasukan yang menentang kebijakan pemerintah," jelasnya.
![Warga ramai-ramai kibarkan bendera one piece. [twitter]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/03/59503-ilustrasi-warga-kibarkan-bendera-one-piece.jpg)
Andovi menyoroti betapa ironisnya ketika ancaman pidana justru dilayangkan terhadap pengibaran sebuah bendera fiksi.
Menurut pria berusia 31 tahun itu, respons tersebut seolah-olah menganggap serius sebuah simbol dari dunia imajinasi.
"Jadi sangat ironis ketika pemerintah kita ngomong bisa dipidanakan kalau mengibarkan bendera One Piece menjelang 17 Agustus," kata Andovi.
Ia berpendapat bahwa semakin keras pemerintah menentang, semakin kuat pula validasi terhadap makna perlawanan yang melekat pada bendera tersebut.
