Suara.com - Ancaman pasal makar dari Menteri HAM Natalius Pigai terhadap pengibar bendera One Piece dinilai sebagai puncak dari pola reaktif pemerintah yang anti-kritik. Pakar komunikasi massa dari Universitas Jenderal Soedirman, Edi Santoso, menyebut ini bukan kali pertama Istana 'baperan' dalam menanggapi ekspresi kekecewaan publik.
Menurutnya, pemerintah cenderung menyerang balik simbol-simbol kritik, alih-alih mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat.
Edi Santoso melihat ada sebuah pola yang konsisten dari para pejabat dalam merespons suara-suara sumbang dari publik. Sikap keras terhadap pengibar bendera One Piece hanyalah contoh terbaru.
- Bendera One Piece: Menteri HAM Natalius Pigai menyebutnya bisa dianggap tindakan makar.
- Tagar 'Indonesia Gelap': Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerang balik dengan mengatakan, "Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau! Bukan Indonesia."
- Tagar 'Kabur Aja Dulu': Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merespons dengan ketus, "Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi."
Pola reaktif ini, menurut Edi, menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi budaya kritik.
Edi Santoso menilai pemerintah terlalu terburu-buru dan gagal paham konteks di balik berbagai ekspresi publik tersebut. Alih-alih dianggap sebagai ancaman, seharusnya ini menjadi masukan berharga.
"Saya kira memang kita tidak terbiasa dengan budaya kritik. Kemudian kita juga cenderung reaksioner. Padahal kalau kita lihat dalam kacamata yang positif dan konstruktif, itu hal yang biasa," kata Edi saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/8/2025).
Ia mencontohkan fenomena bendera One Piece yang seharusnya bisa dilihat sebagai dinamika penyampaian protes yang kreatif.
"Termasuk ya pengibaran bendera ini kan. Kalau kita lihat itu sebagai dinamika, sebagai cara penyampaian protes yang lucu karena ini seperti budaya pop sebetulnya," ujar Edi.
Lebih jauh, Edi menyebut pelabelan makar adalah kesimpulan yang terburu-buru dan bisa memicu kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, jika pun ada masyarakat yang tidak puas, pemerintah seharusnya meresponsnya dengan membuka ruang dialog.
"Faktanya, barangkali memang ada masyarakat yang tidak puas, kecewa dengan kondisi negara. Dan itu faktual dan mestinya ditanggapi secara positif," tegasnya.
Sikap reaktif pemerintah ini juga dinilai tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, yang bahkan memberikan amnesti dan abolisi untuk merangkul semua pihak.
TERPOPULER
