Infografis
- Akar kemarahan publik adalah kebijakan efisiensi dari pemerintah.
- Efisiensi merupakan dampak dari beban warisan pemerintahan sebelumnya, yaitu IKN.
- Publik marah karena efisiensi tidak berlaku untuk tunjangan pejabat DPR.
Suara.com - Komika sekaligus pengamat politik, Pandji Pragiwaksono, buka suara mengenai gelombang kemarahan publik yang melanda Indonesia belakangan ini.
Melalui sebuah video di kanal YouTube pribadinya yang tayang pada Senin, 1 September 2025, ia mengurai akar masalah yang menurutnya menjadi pemicu utama gejolak di masyarakat.
Pandji secara gamblang menyebut bahwa semua keriuhan yang terjadi saat ini bermuara pada satu kata kunci, yakni "efisiensi".
"Menurut keyakinan saya, semua keriuhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dasarnya adalah sebuah kata. Katanya adalah efisiensi," ujarnya.
Namun, kebijakan efisiensi yang kini dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.
Lelaki 46 tahun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan konsekuensi langsung dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Nah, alasan kenapa efisiensi terjadi, mau enggak mau datangnya dari eranya Pak Jokowi. Emang iya, emang seperti itu," kata Pandji.
Salah satu warisan yang menjadi sorotan utamanya sebagai beban finansial adalah proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Proyek legasi Jokowi tersebut, menurut Pandji, kini menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi keuangan negara menjadi sulit di bawah kepemimpinan Prabowo.
Baca Juga: Ketua Komisi I Keluhkan Demo Ricuh DPR di Depan Pandji: Mobil Dirusakin, Mau Sampai Kapan?
"Pak Prabowo masuk dalam kondisi pemerintah butuh duit. Untuk menjalankan semua yang Pak Prabowo inginkan, duit susah. Kebetulan beliau pengennya banyak. Salah satu yang menjadi beban mau enggak mau itu adalah IKN," jelasnya.
Pandji juga menyinggung kegagalan pemerintah era Jokowi dalam menarik investor asing untuk mendanai proyek raksasa tersebut.
Kegagalan ini, menurutnya, disebabkan oleh cara pemerintah sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan yang pada akhirnya tidak meyakinkan investor.
"Pak Jokowi bilang enggak mau pakai APBN, habis itu bilang pakai deh tapi dikit, habis itu pengen mendapatkan investasi dari asing tapi asing enggak bisa masuk. Bukan enggak bisa masuk, enggak masuk lah pada akhirnya. Kalau ditelisik-telisik kenapa enggak mau masuk, ujung-ujungnya ada dari cara pemerintah kita menjalankan pemerintahan. Jadi ya, enggak ada yang bisa disalahin selain dirinya sendiri," terang Pandji.
Pada akhirnya, proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan saat ini dan memicu serangkaian kebijakan efisiensi yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.
Sampai puncaknya, rakyat semakin marah setelah mendengar rencana tunjangan rumah untuk anggota DPR RI dengan nominal fantastis.
