Kebijakan Partai, Eko Patrio dan Uya Kuya Tak Dapat Gaji dan Fasilitas DPR selama Dinonaktifkan

Suara.com - Nasib Uya Kuya dan Eko Patrio di parlemen kini berada di ujung tanduk. Keduanya telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR.

Tapi sebagai catatan, walaupun Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan, keduanya tetap mendapat gaji dan tunjangan. Hal inilah yang kembali memantik emosi masyarakat.

Terkini, partai yang mengusung Eko Patrio dan Uya Kuya, PAN membuat kebijakan.

Ketua PAN, Putri Zulkifli Hasan, memutuskan mereka yang dinonaktifkan sebagai anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas dan gaji.

Putri Zulkifli Hasan mengonfirmasi, permintaan tersebut sudah dilayangkan kepada dua lembaga negara yang berwenang.

Di antaranya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Kementerian Keuangan.

"Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Rabu, 3 September 2025.

Putri Zulhas menegaskan, langkah ini diambil sebagai wujud komitmen partainya dalam menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas di hadapan publik.

Menurutnya, penghentian ini akan berlaku selama Uya Kuya dan Eko Patrio menyandang status nonaktif sebagai anggota dewan.

"Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku," katanya.

Langkah serupa tidak hanya dilakukan Fraksi PAN. Sehari sebelumnya, Fraksi Partai NasDem juga mengambil kebijakan yang sama terhadap anggotanya.

Fraksi NasDem secara resmi meminta agar gaji dan seluruh fasilitas yang diterima Ahmad Sahroni serta artis Nafa Urbach turut dihentikan.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Laiskodat, menyatakan bahwa permintaan ini merupakan bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai," kata Viktor.

Kebijakan tegas dari kedua fraksi ini menjadi konsekuensi langsung atas status nonaktif yang kini disandang oleh para artis dan politisi tersebut dari tugas mereka di Senayan.