REGIONAL:
- Larangan pamer kekayaan pejabat harus datang dari kesadaran pribadi.
- Pejabat harus punya empati terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- Boleh memiliki barang mewah jika didapat dengan cara yang jujur.
Suara.com - Konten kreator Andovi da Lopez memberikan pandangan mendalam mengenai alasan mengapa pejabat publik seharusnya tidak memamerkan kekayaan (flexing).
Menurutnya, larangan untuk flexing semestinya tidak datang dari paksaan sebuah undang-undang, melainkan dari kesadaran pribadi masing-masing individu.
Hal ini ia sampaikan sebagai respons atas wacana UU Anti-Flexing yang diusulkan oleh artis sekaligus politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani, Selasa, 9 September 2025.
Andovi berpendapat bahwa idealnya, seorang pejabat menahan diri untuk pamer kemewahan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri.
Dorongan tersebut, kata dia, bersumber dari rasa empati dan kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mereka layani.
Baginya, peraturan eksternal tidak akan sekuat benteng moral yang dibangun dari dalam.
"Harusnya, orang itu tidak flexing bukan karena diatur," tegas Andovi dalam video di akun Instagram-nya.
Ia melanjutkan bahwa kesadaran internal dan rasa empati adalah kunci utama yang membedakan seorang abdi negara yang tulus dengan yang tidak.
Kesadaran itu membuat mereka mampu merasakan dan memahami situasi sulit yang mungkin sedang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
"Mereka harusnya mempunyai kesadaran internal dan empati terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia," sambungnya.
Kendati demikian, Andovi juga memberikan "hot take" bahwa ia tidak mempermasalahkan seseorang membeli barang mewah, asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan berintegritas.
"Nggak ada masalah orang beli barang mahal, bayar-bayar experience yang mahal. Kalau orangnya itu berintegritas, dan menghasilkan atau mendapatkan hal tersebut dari cara-cara yang halal dan jujur," tutupnya.
TERPOPULER
