Infografis
- Konten kontroversial merendahkan martabat pesantren dan memicu reaksi publik keras.
- Trans7 resmi minta maaf dan memutus hubungan kerja dengan PH.
- Kesalahan penayangan konten dianggap sebagai kelalaian tim, bukan individu semata.
Suara.com - Keputusan Trans7 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap rumah produksi yang membuat konten kontroversial terkait pondok pesantren dalam program "Xpose Uncensored" menuai berbagai tanggapan.
Di tengah permintaan maaf resmi dari pihak stasiun televisi, suara dari internal Trans Corporation justru menyoroti adanya kesalahan kolektif dalam proses produksi.
Program "Xpose Uncensored" yang tayang pada 13 Oktober 2025 memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan martabat pondok pesantren.
Narasi dalam tayangan tersebut dianggap tidak pantas dan menyinggung tradisi serta kehidupan di pesantren. Akibatnya, muncul seruan boikot terhadap Trans7 di media sosial.
Menanggapi gejolak tersebut, pihak Trans7 mengeluarkan pernyataan maaf secara resmi melalui akun media sosial resminya dan langsung mendatangi pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
"Sehubungan dengan penayangan program Xpose Uncensored pada tanggal 13 Oktober 2025, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kiai dan keluarga, para pengasuh, santri serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren di Indonesia," demikian pernyataan sikap dari Trans7 yang diunggah ulang oleh akun X @novitayulianaaa pada Rabu 15 Oktober 2025.
Sebagai langkah pertanggungjawaban, manajemen mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang memproduksi konten tersebut.
"Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja kepada rumah produksi yang membuat konten, serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut," lanjut keterangan itu.
Namun, keputusan ini menimbulkan perdebatan, termasuk dari kalangan karyawan Trans Corporation sendiri.
Baca Juga: Kenny Austin Ungkap Awal Hubungan dengan Amanda Manopo, Ternyata Bukan Cinlok
Salah seorang karyawan melalui akun X @novitayulianaaa mengunggah pernyataan sikap dari Trans7 dengan caption singkat
"Di-PHK (emoji sedih)," tulis akun X tersebut.
Unggahan tersebut memancing diskusi dengan warganet terkait konten Trans7 yang kontroversi tersebut ditayangkan tanpa izin.
"Ternyata video konten jadi gak beda kayak kita bikin konten video di YouTube, jelas aja harus ada izin untuk menampilkan orang dalam video, seperti upload foto manusia di website stock foto maka harus ada model release ijin dari orang yang difoto," komentar akun @caknaw***.
Akun X @novitayulianaaa lantas beranggapan bahwa tayangan tersebut merupakan bentuk human error yang tak sengaja dilakukan.
"Itu kan udah minta maaf bang, kelolosan. Udah diputus juga kontraknya sama PH. Jadi, ya kudu gimana lagi? Human error kan jatuhnya," jelasnya.
Bahkan, akun X @novitayulianaaa juga beranggapan kesalahan penayangan konten tersebut seharusnya tak hanya tanggung jawab sepihak atau pembuat kontennya saja, tetapi keseluruhan tim yang meloloskan konten tersebut.
"Di kontrak ada klausul kudu jaga nama baik atau citra perusahaan gak? Dulu di perusahaan ada juga karyawan yang dipecat putus kontrak karena suka mabuk dan main cewek, sehingga dianggap menyalahi norma perusahaan padahal kalau kerja dia normal-normal aja," komentar akun @caknaw*** lagi.
"Oh ada perusahaan yang ngurusin pribadi orang gitu ya, berarti sampai dipecat padahal gak ngerugiin perusahaannya? Itu kan oknum ya. Tapi, kesalahan media ini bukan oknum. Ini kesalahan bersama, which is kesalahan tim," balasan dari akun X @novitayulianaaa.
Cuitan akn X itu lantas membuat publik bertanya-tanya dirinya termasuk pihak yang ikut terkena PHK terkait masalah tersebut atau tidak.
Sebab, mereka mengira Trans7 hanya memutus kerjasama dengan PH yang membuat konten tersebut tanpa menghentikan karyawannya yang terlibat.
"Kak serius di PHK kak?" Kata @ipehdisi**.
"Serius di PHK? Kirain PH-nya diputus kontrak, terus karyawan internalnya kena sanksi tegas (tanpa PHK)," kata @jemmymul**.
