Suara.com - Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda menyewa kendaraan mewah menjadi sorotan publik setelah nilai kontraknya disebut mencapai miliaran rupiah.
Mobil yang disewa adalah Land Rover Defender yang disebut digunakan untuk kebutuhan tamu VIP sekaligus kendaraan operasional tertentu di lingkungan pemerintah kota.
Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan tersebut disewa dengan nilai sekitar Rp160 juta setiap bulan sejak awal kontrak pada 2023.
Jika dihitung hingga masa kontrak berakhir pada 2026, total biaya sewa kendaraan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,36 miliar.
Besaran angka ini kemudian memicu perhatian publik karena harga pembelian mobil Land Rover Defender di pasaran berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Artinya, total biaya sewa yang dibayarkan pemerintah daerah disebut jauh lebih besar dibandingkan membeli kendaraan tersebut secara langsung.
Kabag Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut memang disiapkan untuk melayani berbagai tamu penting yang datang ke daerah tersebut.
Dia mengatakan kontrak sewa kendaraan sudah berjalan sejak 2023 dan direncanakan akan berakhir pada 2026 sesuai kesepakatan awal.
"Kontraknya dimulai 2023 dan berakhir 2026, sewanya sekitar Rp160 juta per bulan," kata Dilan saat memberikan penjelasan kepada awak media.
Dilan juga menyebut mobil tersebut lebih sering digunakan untuk kegiatan lapangan ketika ada agenda luar ruangan bersama tamu pemerintah daerah.
"Kalau kegiatan lapangan biasanya pakai Defender, sedangkan aktivitas dalam kota beliau menggunakan Toyota Camry," ujarnya dalam keterangan yang sama.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga membenarkan bahwa kendaraan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi tamu penting yang datang berkunjung.
Meski begitu, dia mengakui bahwa kendaraan tersebut sesekali digunakan olehnya ketika ada kegiatan tertentu yang membutuhkan kendaraan tersebut.
"Itu memang mobil tamu, tapi memang biasa saya pakai, sesekali saya pakai," kata Andi Harun menanggapi sorotan yang muncul.
Di sisi lain, Dilan menjelaskan bahwa opsi sewa dipilih karena rencana pembelian kendaraan dinas sebelumnya tidak dapat direalisasikan.
Kebijakan tersebut kemudian memicu berbagai komentar dari warganet yang menilai penggunaan anggaran daerah untuk kendaraan sewa terlalu besar.
Salah satu warganet menuliskan kritik keras dengan menyinggung kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
"Enak ya pejabat di Konoha ini, pajak dari rakyat dipakai seenaknya begini, semoga Tuhan membalas dengan adil," tulis seorang pengguna media sosial.
Komentar lain mempertanyakan besarnya biaya sewa karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan tamu yang datang ke kota tersebut.
"Kalau ada tamu datang sewa Alphard per hari pun tidak mungkin sampai Rp160 juta per bulan," tulis warganet lain mempertanyakan kebijakan itu.
Sebagian warga juga menilai dana miliaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak seperti perbaikan jalan.
"Dana segitu kalau untuk perbaikan jalan pasti sudah bagus, kenapa pejabat tidak bisa memilah mana yang benar-benar mendesak," tulis komentar lain.
Perdebatan mengenai kebijakan sewa kendaraan mewah ini ramai diperbincangkan publik mengingat sebelumnya kontroversi serupa banyak terjadi di sejumlah daerah.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER
