Peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta

Senin, 01 Mei 2023 | 13:54 WIB

Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat Senin (1/5/2023). Aksi unjuk rasa yang digelar oleh berbagai kalangan buruh ini untuk memperingati hari buruh internasional atau May Day.

Aksi demonstrasi ini digelar berpusat di Jakarta, mulai dari Bundaran HI hingga ke kawasan Patung Kuda, Monas. Dalam aksi hari buruh ini mereka menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut di antaranya Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker, Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi. Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah.

Kemudian mereka menuntut agar pemerintah mengesahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. Tolak RUU Kesehatan, Reforma agraria dan kedaulatan pangan, serta Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain. [Suara.com/Alfian Winanto]