Kasus Bullying Tinggi, Enjang Tedi Dorong Pemda Garut Bentuk KPAID Daerah

SUARA GARUT-  Tingginya angka kasus bullying di di Jawa Barat dibanding provinsi lainnya di tanah air, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Enjang Tedi mendorong pemerintah Kabupaten Garut untuk segera  membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Garut..

"Selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap anak ditangani oleh KPAID Tasikmalaya," katanya saat ditemui usai melakukan sosialisasi Perda Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Darul Arqom, Senin 9 Oktober 2023.

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional asal Garut itu, mengingat cukup banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Garut, penanganan kasus anak perlu dilakukan secara khusus oleh lembaga khusus KPAID.

"KPAID daerah di Kabupaten Garut itu perlu  segera dibentuk, itu kan sesuai amanat undang-undang nomer 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak. Jadi fungsi KPAD di daerah itu perlu segera dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Garut," katanya.

Diharapkannya,  masalah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik itu perlu ada lembaga yang melakukan mediasi dan advokasi antara pelaku dan korban.

Disebutkannya, kekerasan fisik terhadap anak sudah seperti fenomena gunung es.

"Seperti di Kecamatan Cibatu kemarin beberapa waktu lalu, di Kecamatan Samarang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang katanya tokoh agama, korbannya sampai lebih dari 20 orang," tuturnya.

Ditambahkannya, salah satu tujuan diselenggarakannya penyebaran Perda ini dilakukan di Pondok Pesantren, karena Ponpes merupakan salah satu pendidikan alternatif.

"Jadi latar belakangnya di Perda itu, juga salah satu strategi pencegahan strategi kebijakannya adalah penyelenggaraan perlindungan anak juga harus dilakukan di lingkungan anak-anak yang mendapatkan pengasuhan alternatif," ucapnya.

Pendidikan alternatif itu bagi anak yang terpisah dari keluarganya, salah satu pengasuhan alternatif yang terpisah dari keluarganya itu adalah Pesantren.

"Kita ingin mensosialisasikan Perda Perlindungan Anak itu kepada para guru, kepada para wali kelas, kepada Pembina dan orang tua santri," pungkasnya. (*).