Suara.com - Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dimulai sejak 2014 masih banyak menuai protes dari berbagai pihak, baik dari peserta maupun provider kesehatan.
Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, pelaksanaan BPJS Kesehatan masih terbentur oleh minimnya kesiapan infrastruktur kesehatan di Indonesia.
"Jadi menyebabkan banyak antrean," katanya di Jakarta, Minggu (5/4/2015).
Sumber daya manusia seperti perawat dan dokter serta keikutsertaan rumah sakit untuk memberikan layanan kepada peserta BPJS juga belum banyak.
"Dokter pun sekarang ini masih terkonsentrasi dikota-kota besar. Jadi penyebaran dokter masih belum merata," katanya.
tulus menilai, antrenya pasien yang berobat juga bisa karena jumlah rumah sakit yang memberikan layanan BPJS belum maksimal.
Tidak hanya itu, menurut Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjriadinur, masyarakat juga masih banyak yang melakukan 'potong' jalur dan langsung mendatangi rumah sakit.
"Padahal kan sebaiknya kelayanan primer dulu seperti Puskesmas. Kalau tidak bisa ditangani di puskesmas, nanti dari Puskesmas akan memberi rujukan ke rumah sakit," katanya.
