Suara.com - Kanker adalah salah satu penyakit tidak menular dengan peningkatan prevalensi yang cukup tinggi. Data 2010 menyebutkan, penyakit kanker belum masuk 10 besar penyakit penyebab kematian utama. Namun pada 2015, penyakit kanker mencuat ke peringkat keempat sebagai penyebab kematian utama.
Di antara negara-negara ASEAN, penyakit kanker di Indonesia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian terkait penyakit tidak menular, dan hanya lebih rendah dibandingkan Thailand. Prevelansi kanker di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013 adalah 1,4/100.000 penduduk.
Sementara itu studi ACTION (ASEAN Cost In Oncology) yang dilakukan George Institute for Global Health didukung oleh Roche Asia Pacific, menganalisa beban biaya yang disebabkan penyakit kanker di delapan negara di Asia Tenggara. Hasil studi menunjukkan bahwa kematian tertinggi akibat kanker, banyak diderita masyarakat menengah ke bawah.
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia sekaligus peneliti utama ACTION studi menjelaskan, dari 2.335 responden yang diwawancarai di 12 rumah sakit di Indonesia, ia menemukan kematian tertinggi yakni 59 persen terdapat pada responden yang berasal dari keluarga miskin dengan penghasilan hanya 25-50 persen dari pendapatan nasional.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyebabnya kata dia adalah keterbatasan ekonomi membuat masyarakat miskin kesulitan menjangkau akses pengobatan dan deteksi dini.
"Sebanyak 60 persen responden mengeluhkan kesulitan keuangan dan hampir 100 persen menyatakan berobat sangat mahal di RS swasta, tetapi yang berobat di RS pemerintah pun masih banyak yang mengeluhkan tingginya biaya berobat. Waktu itu, 40% responden tidak memiliki asuransi," ujarnya pada diskusi 'Mari Bersama Kalahkan Kanker Payudara', di Jakarta, Minggu (23/10/2016)
Prof Hasbullah juga menerangkan bahwa deteksi dini untuk mencegah pasien dengan stadium lanjut, khususnya kanker payudara, sangat penting untuk diupayakan karena dapat mengurangi biaya terapi kanker, baik bagi pemerintah, pihak asuransi, pribadi, dan rumah tangga, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi.
"Kami menyimpulkan bahwa kemampuan sistem kesehatan (jaminan) dalam skrining dan diagnosis dini di Indonesia belum cukup baik. Sistem Jaminan sebelum JKN belum mampu membebaskan beban ekonomi apalagi beban psikologis," tambah dia.
Prof Hasbullah berharap agar sitem JKN atau BPJs yang saat ini tengah bergulir diharapkan dapat menitikberatkan pada deteksi dini agar jumlah pasien kanker di Indonesia bisa ditekan.
