Layanan Aborsi Aman dan Legal untuk Korban Perkosaan Mengapa Sulit Diakses?

Dampak yang Terjadi Jika UU Tidak Segera Diimplementasikan
Hal ini lantas membuat layanan aborsi yang aman di fasilitas umum tetap sulit diakses. Dampaknya yang paling utama, lanjut Herna, adalah meningkatnya kebutuhan layanan aborsi ilegal dan tidak aman.

Secara tidak langsung kondisi tersebut justru dapat menempatkan kehidupan perempuan semakin berisiko.

"Sementara perempuan dalam keadaan tertentu itu tidak bisa dilarang. Dia tahu bahwa itu berdosa, tapi dia tetap melakukan itu. Artinya, perempuan dalam keadaan terpaksa dia harus melakukan itu. Dilarang atau tidak, dia akan tetap mencari. Lalu berapa banyak nyawa perempuan yang mati sia-sia karena aborsi? Harusnya pemerintah mengakomodir ini," beber Herna panjang lebar.

Maraknya praktik aborsi ilegal di klinik-klinik bersalin yang menawarkan biaya tinggi hingga melakukan percobaan pengguguran sendiri kehamilannya dengan cara-cara tidak aman, jelas Herna, tentu berkontribusi signifikan terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 307 dari 100 ribu kelahiran hidup setiap tahunnya.

Bahkan, lanjut dia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Prof. Dr. Azrul Azwar, aborsi tidak aman menyumbang 11 persen terhadap AKI, di beberapa daerah bahkan jumlahnya mencapai 15-50 persen.

Bukan cuma kematian, korban perkosaan yang mengakses aborsi tidak aman, ungkap Herna, tentu kesakitan saat aborsi dilakukan. Kalau aborsi tidak berhasil, risikonya adalah kecacatan pada bayi yang dilahirkan.

"Belum lagi, banyaknya kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dan pemberi layanan tanpa melihat alasannya. Itu kan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah diperkosa, hamil, harus menanggung bayi yang tidak diinginkan, aborsi, dikriminalisasi pula karena tindakannya," ungkap dia merinci.

Lalu apa yang membuat pemerintah hingga kini masih sulit untuk mengimplementasikan layanan aborsi legal? Klik halaman selanjutnya.

Mengapa pemerintah masih sulit untuk mengimplementasikan layanan aborsi legal?
Meski layanan aborsi legal dan aman untuk korban perkosaan sudah tertuang secara jelas dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, tanpa adanya pedoman operasional, kata Herna, hal ini tetap tidak bisa diakses.

Pandangan yang berkembang di masyarakat adalah satu dari sekian banyak alasan yang membuat pemerintah sulit untuk mengimplementasikannya.

"Adanya kontradiksi di masyarakat, ada yang setuju dan tidak setuju. Alasannya janin atau bayi berhak untuk hidup. Tapi, masa sih korban perkosaan harus dihukum seumur hidupnya dengan melanjutkan kehamilan?," ungkapnya.

Tak hanya itu, penyedia layanan kesehatan juga cenderung enggan memberikan layanan tersebut lantaran adanya interpretasi sepihak dari Sumpah Hipokrates (sumpah Dokter), serta isu ini menjadi isu yang sensitif terutama bagi keyakinan agama yang masih diperdebatkan.

"Apalagi sekarang situasinya mau pilpres 'kan, sehingga bisa menjadi sasaran untuk orang-orang yang konservatif. Mungkin kami akan menunggu sampai tahun politik berakhir, barangkali akan dilanjutkan, barangkali juga tidak. Intinya, fokus kami ke situ dulu, yang pemerintah sebenarnya sudah setuju untuk diselenggarakan," urai Herna mengakhiri perbincangan.