Belum Pulangkan WNI di Diamond Princess, Menkes Terawan: Mereka Kerja

M. Reza Sulaiman | Dini Afrianti Efendi
Belum Pulangkan WNI di Diamond Princess, Menkes Terawan: Mereka Kerja
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Suara.com/Dini Afrianti)

Pemerintah Indonesia hingga kini belum mengambil keputusan terkait pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess. Apa alasannya?

Suara.com - Belum Pulangkan WNI di Diamond Princess, Menkes Terawan: Mereka Kerja

Setelah 4 WNI dinyatakan positif virus corona Covid-19, pemerintah Indonesia hingga kini belum memutuskan akankah mengevakuasi 74 WNI lainnya dari kapal pesiar Diamond Princess yang tengah dikarantina di perairan Yokohama, Jepang.

Ada berbagai pertimbangan pemerintah mengapa hingga kini belum memutuskan evakuasi atau penjemputan. Salah satunya karena puluhan WNI ini terikat kontrak dengan pihak manajemen kapal dan bekerja sebagai kru atau anak buah kapal.

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan, harus memastikan lebih dulu apakah para WNI ini mau pulang dan apakah boleh dipulangkan oleh pihak manajemen kapal.

"Harus juga ditanyakan WNI itu ingin pulang atau enggak, kalau pengen pulang kan jadi pengangguran, loh dia kan kerja itu di dalam kapal digaji terus," ujar Menkes Terawan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/2/2020).

Terawan dan pemerintah enggan asal mengambil keputusan. Kekhawatirannya, apabila gegabah asal datang tanpa mendapatkan kesepakatan pemerintah justru tidak bisa memulangkan, karena para WNI ini yang enggan pulang atau tidak boleh pulang.

Petugas kesehatan di Jepang memindahkan penumpang yang positif terjangkit virus corona dari kapal pesiar Diamond Princess ke rumah sakit untuk dirawat. (Foto: AFP)
Petugas kesehatan di Jepang memindahkan penumpang yang positif terjangkit virus corona dari kapal pesiar Diamond Princess ke rumah sakit untuk dirawat. (Foto: AFP)

"Nanti dia ternyata ingin pulang dan sebagainya, jangan sampai nanti sudah tak (saya) jemput sampai sana nggak mau pulang, terus ya piye (bagaimana)?" imbuh Menkes Terawan.

Purnawirawan TNI tersebut mengatakan harus ada kerelaan yang dilepaskan baik dari pihak manajemen kapal, ataupun dari para WNI yang terikat kontrak itu sendiri. Terakhir, barulah mempertimbangkan dari aspek pemerintah dengan pemikiran jangka panjang.

"Ya harus kerelaan juga," tuturnya.

"Ya kedua juga kita harus mengingat segala mitigasi yang bisa kita rencanakan karena itu pertimbangannya. Kita menunggu keputusan, dari pemerintah dari semua, terutama pemerintah kita dengan Jepang bagaimana tentu itu kan tidak gampang," sambung Terawan.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS