Suara.com - Akibat Pandemi Covid-19, UNFPA Sebut Ada 7 Juta Kehamilan Tidak Diinginkan
Pandemi virus corona atau Covid-19 juga berdampak pada kesehatan reproduksi wanita. Seperti dilansir dari Time, jmlah wanita yang tidak dapat mengakses kontrasepsi meroket seiring dengan pnademi tersebut.
Menurut laporan terbaru UNFPA, hal ini menyebabkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.
"Data baru ini menunjukkan dampak bencana yang Covid-19 dapat segera miliki pada wanita dan gadis secara global," kata Dr. Natalia Kanem, Direktur Eksekutif UNFPA.

Ia menjelaskan, bahwa pandemi ini memperdalam ketidaksetaraan. Menurutnya jutaan perempuan dan anak perempuan sekarang berisiko kehilangan kemampuan untuk merencanakan keluarga mereka dan melindungi tubuh dan kesehatan mereka.
Data baru yang dikeluarkan oleh UNFPA, badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB, memperkirakan bahwa lebih dari 47 juta wanita dapat kehilangan akses ke kontrasepsi, yang menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan jika lockdown berlanjut selama enam bulan.
Akibat pandemi Covid-19, fasilitas kesehatan kini dibanjiri oleh pasien dengan virus> Ini membuat lebih sedikit sumber daya atau waktu yang tersedia bagi wanita mencari perhatian medis untuk kesehatan seksual atau reproduksi mereka.
Gangguan dalam rantai pasokan global juga menyebabkan kekurangan alat kontrasepsi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa 31 juta kasus kekerasan berbasis gender tambahan dapat diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang
Ini karena para korban kekerasan dalam rumah tangga terperangkap di rumah bersama para pelaku kekerasan. Selain itu, data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa lockdown telah secara signifikan meningkatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.
Kesehatan reproduksi dan seksual wanita di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah lebih mungkin terkena dampak pandemi, catat laporan itu.
Gangguan pada program-program pencegahan dapat menghasilkan tambahan 2 juta kasus sunat perempuan serta 13 juta pernikahan anak tambahan dalam dekade mendatang. Padahal hal itu seharusnya dapat dihindari.
“Kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan harus dilindungi dengan segala cara. Layanan harus dilanjutkan; persediaan harus dikirimkan; dan yang rentan harus dilindungi dan didukung," kata Dr. Kanem.