Wagub DKI Sampai DPR, Berikut Komentar Tarif Atas Rapid Test Rp 150 Ribu

Risna Halidi
Wagub DKI Sampai DPR, Berikut Komentar Tarif Atas Rapid Test Rp 150 Ribu
Proses pengambilan sampel darah melalui rapid test di kawasan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/5). [Suara.com/Alfian Winanto]

Berbagai komentar muncul terkait aturan tarif tertinggi rapid test seharga Rp 150 ribu dari Kemenkerian Kesehatan Republik Indonesia.

Suara.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI  telah membuat surat edaran terkait batas tertinggi biaya rapid test seharga Rp 150 ribu.

Lewat surat edaran itu, Fasilitas Layanan Kesehatan diminta menetapkan harga maksimal Rp 150 ribu untuk rapid tes antibodi mandiri sebagai upaya deteksi dini infeksi Covid-19.

Aturan tersebut pun menuai banyak komentar mulai dari Kemenko PMK, anggota DPR hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Apa saja komentarnya? Berikut Suara rangkum untuk Anda.

1. Biaya Rapid Test Maksimal Rp 150 Ribu, DPR: Pakai Produksi Lokal Biar Murah

Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mulyanto yang juga menjadi salah seorang peneliti menunjukkan prototipe alat tes diagnostik cepat (rapid test) RI-GHA COVID-19 yang diproduksi di Laboratorium Hepatika Bumi Gora di Mataram, NTB, Senin (1/6).  [ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi]
Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mulyanto yang juga menjadi salah seorang peneliti menunjukkan prototipe alat tes diagnostik cepat (rapid test) RI-GHA COVID-19 yang diproduksi di Laboratorium Hepatika Bumi Gora di Mataram, NTB, Senin (1/6). [ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi]

Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena, menanggapi penetapan batas tarif tertinggi untuk biaya rapid test antibodi sebesar Rp 150 ribu. Menurut dia, penetapan tarif maksimal harus dilakukan agar biaya tak tinggi hingga memberatkan rakyat.

"Rapid test sesuai rekomendasi Kemenkes dan diberi batas harga maksimal oleh pemerintah. Harga harus diatur wajar dan tidak memberatkan masyarakat," kata Melki kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Baca selengkapnya

2. Batas Harga Rapid Test Rp 150 Ribu, Menko PMK: Pelanggar Bakal Kena Sanksi

Menteri Koordinator Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Suara.com/Ria Rizki)
Menteri Koordinator Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Suara.com/Ria Rizki)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan batas maksimal harga rapid test yang digunakan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sebesar Rp 150 ribu.

Terkait itu, Menteri Koordinator Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut jika ada rumah sakit atau instansi yang memberikan harga di atas batas tersebut bakal ada sanksi yang menanti. Sanksi yang diterapkan pun beragam.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS