Suara.com - Viral RS Pelni yang menawarkan pelayanan vaksinasi mandiri berbayar. Meskipun klaim ini dibantah dan disebut sebagai informasi tidak resmi, kekhawatiran tentang vaksin mandiri sudah dirasakan masyarakat.
Inisiator Lapor Covid-19, Irma Hidayana secara tegas menolak usul atau wacana vaksin Covid-19 mandiri atau yang diakses secara berbayar.
Tanggapan ini disampaikan Irma menyusul beredarnya pamflet RS Pelni yang menawarkan pelayanan vaksinasi berbayar, lengkap dengan harga yang berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
"Menurut saya Rumah Sakit Pelni itu kecelakaan, saya curiga jangan-jangan sudah terjadi kesepakatan, karena tidak mungkin mengeluarkan materi komunikasi tanpa koordinasi, apalagi pembahasannya sudah berkali-kali dilakukan," ujar Irma saat dihubungi suara.com Rabu (3/2/2021).
Agar tidak timbul kecurigaan 'memainkan' stok vaksin diperjualbelikan ke pihak swasta untuk mendapat keuntungan, maka transparansi stok vaksin Covid-19 dan penyaluran vaksin harus disampaikan secara terbuka, serta siapa saja yang sudah mendapatkannya.
"Publik harus mengetahui secara benar, keputusan follow up vaksinasi mandiri ini seperti apa," tutur Irma.
Keberadaan vaksin mandiri berbayar, menurut Irma tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak kesehatan, mengingat vaksin harus diberikan sesuai urutan berdasarkan prioritas, dan vaksin mandiri hanya membuka peluang 'orang berduit' lebih berhak hidup sehat.
"Karena kalau itu sudah terjadi (vaksin mandiri), orang yang punya duit itu akan mendapatkan akses untuk hidup lebih sehat, ketimbang orang yang tidak punya duit," ungkap Irma.
Vaksin mandiri juga dinilai Irma sebagai upaya penyerobotan antrian, mengingat pemberian vaksin Covid-19 harus berdasarkan urutan yang ada dan sudah ditetapkan.
Baca Juga: Deretan Negara Eropa Larang Vaksin Covid-19 Oxford Bagi Lansia, Indonesia?
Perlu diingat perusahaan produsen vaksin saat ini hanya menerima pemesanan vaksin atas nama satu negara. Belum ada satupun perusahaan produsen vaksin yang menjualnya untuk pihak swasta. sehingga satu-satunya yang memiliki akses terhadap vaksin Covid-19 hanyalah pemerintah Indonesia.
"Artinya mereka (swasta) membelinya dari pemerintah, padahal pemerintah mengadakan seluruh vaksin untuk masyarakat duluan. Untuk prioritasnya itu, dengan mereka mengambil jalur mandiri itu artinya nyerobot antrian, itu ngambil jatah, nyolong jatah rakyat jelata," pungkas Irma.
