Perdana Menteri Prancis: Kewajiban Vaksinasi Bukan Solusi Atasi Pandemi

Suara.com - Pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Prancis Jean Castex terkait solusi pengentasan pandemi Covid-19.

Ia mengatakan bahwa kewajiban melakukan vaksinasi bukanlah solusi untuk mengatasi pandemi. Justru, mewajibkan vaksinasi berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.

"Kami sudah mengalami sejumlah kesulitan untuk mengendalikan kepatuhan pas kesehatan. Kesulitan itu akan lebih parah apabila kami mewajibkan vaksinasi," kata Castex kepada BFM TV dan RMC Radio, seperti dikutip ANTARA.

Pada Rabu (5/1), Prancis melaporkan rekor lebih dari 332.252 kasus harian COVID-19 dan 246 korban meninggal.

Pada hari yang sama, Italia mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia di atas 50 tahun.

Italia menjadi satu dari segelintir negara Eropa yang menerapkan kewajiban seperti itu dalam upaya mencegah layanan kesehatan kewalahan, sekaligus mengurangi kematian.

Di saat bersamaan, parlemen Prancis pada Kamis malah menyetujui usulan pemberlakukan kartu vaksin COVID-19.

Keputusan itu memberikan jeda kepada Presiden Emmanuel Macron setelah kritik atas serangannya terhadap orang-orang yang belum divaksinasi.

Undang-undang untuk kartu vaksin COVID disetujui oleh 214 anggota perlemen versus 93 anggota yang menentangnya, sementara 27 lainnya abstain.

Langkah itu akan dibawa ke Senat yang akan memeriksanya sebelum persetujuan lebih lanjut.

Partai berkuasa La Republique En Marche sebelumnya sudah membela penggunaan bahasa kasar Macron saat ia menggencarkan kampanye terhadap mereka yang belum divaksin lengkap.

Pembelaan itu juga datang setelah kata-katanya menuai kecaman dari oposisi dan reaksi beragam dari para pemilih.

Macron mengatakan ia ingin “membuat kesal” orang-orang yang tidak divaksin dengan membuat hidup mereka begitu rumit sehingga mereka pada akhirnya mau tidak mau mendapatkan vaksin COVID-19.

Ia membuat pernyataan itu dalam wawancara dengan surat kabar Le Parisien di mana ia juga menyebut orang-orang tidak divaksin tidak bertanggung jawab dan tidak layak dipertimbangkan sebagai warga negara. [ANTARA]